SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud memprediksi Benua Etam bakal terkena imbas besar dari pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025.
Ia menyebut pemotongan bisa mencapai 50 persen dari total alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim.
“Insya Allah besok sudah ada hasilnya berapa anggaran DBH yang akan terimbas kepada Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota. Tapi saya memprediksikan kira-kira yang akan dipotong tidak akan kurang dari 50 persen, ini baru prediksi,” ujar Rudy, Senin, 22 September 2025.
Rudy menjelaskan, DBH merupakan salah satu komponen dalam TKD bersama Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana otonomi khusus, dan dana desa.
Dari berbagai komponen tersebut, sektor DBH dianggap paling krusial bagi Kaltim karena menyangkut penerimaan dari kehutanan, mineral, batubara, minyak, gas, hingga perikanan.
Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, DBH sektor mineral dan batubara seharusnya tidak boleh dipotong.
“Yang bermasalah itu dana bagi hasil. seharusnya DBH sektor mineral dan batubara tidak boleh dipotong. Itu yang menjadi persoalan,” tegasnya.
Sebagai gambaran, TKD pada 2025 tercatat sebesar Rp919 triliun. Namun pada 2026, pemerintah pusat merencanakan hanya Rp650 triliun.
Angka ini menurun drastis, meski hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Kementerian Keuangan pada Kamis 18 September, sempat menaikkan proyeksi menjadi Rp693 triliun.
“Artinya, ada selisih sekitar Rp257 triliun dari tahun sebelumnya. Kaltim saya prediksi akan terimbas kurang lebih Rp50 persen untuk dana bagi hasil,” jelasnya.
Rudy menilai kondisi ini jelas akan berimbas langsung pada fiskal daerah, khususnya Kaltim yang sangat bergantung pada DBH migas dan minerba.
“Kita lihat kepastiannya besok setelah ada pertemuan dengan Kementerian Keuangan,” katanya.
Pemerintah Kaltim berharap pemerintah pusat tetap memperhatikan ketentuan undang-undang terkait DBH, agar sektor strategis seperti minerba tidak menjadi korban pemotongan, demi menjaga stabilitas fiskal daerah.