JAKARTA: Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang resmi diusulkan sebagai inisiatif DPR RI mendapat sambutan positif.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai langkah ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat sektor pariwisata nasional yang berpotensi besar meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Keputusan paripurna ini mencerminkan komitmen DPR RI dalam mengembangkan pariwisata nasional, termasuk di Kalimantan Timur,” ucapnya, Rabu (10/7/2024).
Ia menegaskan, RUU ini akan menjadi dasar kokoh yang mendorong inovasi dan investasi di sektor pariwisata, sekaligus memastikan perlindungan lingkungan dan budaya lokal.
Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah pengakomodasian pariwisata halal. Pasal 17G ayat (4) menggariskan bahwa sarana dan prasarana pariwisata harus memudahkan pengunjung dalam menjalankan kewajiban agama, termasuk kemudahan beribadah, mendapatkan produk halal, serta air bersih untuk bersuci.
“Kebutuhan ini termasuk jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Hetifah juga menyoroti potensi pariwisata Kaltim yang luar biasa, mulai dari keindahan alam hingga budaya lokal yang unik.
“Dengan adanya RUU ini, diharapkan pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur dapat lebih terarah dan terintegrasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri pariwisata untuk memastikan implementasi RUU ini berjalan efektif.
“Kerjasama yang erat dan sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan pariwisata Indonesia,” kata Hetifah.
Politikus Partai Golkar tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses pembahasan RUU Kepariwisataan ini agar regulasi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan kemajuan sektor pariwisata.
Ia optimistis, RUU Kepariwisataan ini akan membawa perubahan positif bagi sektor pariwisata Indonesia. Dengan dukungan semua pihak, pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi akan terwujud.(*)