SAMARINDA: Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan baru Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar).
Legislator dari Fraksi Golkar Dapil Kukar ini optimistis duet pemimpin definitif tersebut dapat mempercepat pembangunan di Kukar dengan bersinergi bersama Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Saya ucapkan selamat atas pelantikan Pak Aulia dan Pak Rendi sebagai bupati dan wakil bupati definitif. Harapan kami ke depan pembangunan Kukar bisa berjalan lebih baik dan seiring dengan visi misi Gubernur,” ujar Salehuddin Senin 23 Juni 2025.
Pelantikan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kukar periode 2025–2030, hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU), dilakukan langsung Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud di Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, pada Senin pagi.
Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci utama agar target pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur, dapat tercapai secara maksimal.
Ia menyambut baik pernyataan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam sambutannya yang menyebut visi dan misi Bupati Kukar hampir serupa dengan arah kebijakan Pemprov.
“Ini tinggal persoalan bagaimana mengatur koordinasi dan pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten. Misalnya soal sarana prasarana jalan, harus jelas mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten, mana yang provinsi,” jelasnya.
Selain infrastruktur, Salehuddin juga menyoroti persoalan kemiskinan dan stunting yang masih menjadi tantangan besar di Kukar. Ia berharap program-program yang dirancang dalam visi misi Kukar Idaman Terbaik bisa menjawab persoalan itu secara konkret.
“Kemiskinan dan stunting adalah masalah jangka panjang. Penanganannya perlu kesinambungan dan strategi yang konsisten. Meski angka stunting sudah turun, kita berharap bisa ditekan lebih jauh bahkan di bawah rata-rata nasional,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa tahun ini merupakan momentum penting karena baik RPJMD provinsi maupun kabupaten sedang dalam tahap penyusunan dan harmonisasi.
Menurutnya, jika sinkronisasi dilakukan sejak awal, maka tidak akan ada kesan diskriminasi pembangunan antarwilayah di Kaltim.
“Kuncinya adalah visi misi yang jelas dan sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Kalau itu berjalan baik, pembangunan Kukar bisa lebih cepat dan merata,” pungkasnya.