SAMARINDA: Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menegaskan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap memprioritaskan Program Beasiswa Kukar Idaman meski daerah tengah menghadapi defisit anggaran.
“Beasiswa merupakan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga tidak boleh dikorbankan,” ucapnya.
Program Beasiswa Kukar Idaman sejak awal menjadi salah satu program unggulan Bupati Kukar. Bantuan ini ditujukan bagi pelajar dan mahasiswa asal Kukar untuk melanjutkan pendidikan. Namun, kondisi fiskal daerah yang defisit memaksa Pemkab melakukan peninjauan ulang terhadap prioritas belanja, termasuk mempertimbangkan pemangkasan atau penundaan sejumlah program.
Kabar mengenai rencana pemangkasan beasiswa sempat beredar di awal Agustus 2025, memicu kekhawatiran mahasiswa dan orang tua penerima manfaat.
Belakangan, muncul informasi bahwa Pemkab akan tetap menyalurkan beasiswa, meski harus melakukan penyesuaian pada pos anggaran lain.
Salehuddin menyatakan, kebijakan terkait beasiswa harus diambil secara realistis sesuai kemampuan keuangan daerah, namun pemerintah juga wajib menjaga konsistensi janji politik kepada masyarakat.
“Harapannya sesuai yang disampaikan di awal, beasiswa ini tetap dijalankan. Kalau pemerintah Kukar memprioritaskan, berarti ada beberapa kegiatan yang harus dikompensasi atau dikurangi. Bisa saja dari perjalanan dinas atau program lain yang tidak wajib,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa belanja wajib seperti gaji pegawai dan pelayanan dasar publik memang tidak bisa dikurangi.
Namun, program beasiswa memiliki dampak sosial yang besar, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
Menurut Salehuddin, solusi yang dapat ditempuh Pemkab adalah melakukan penyesuaian di pos anggaran lain tanpa memangkas hak penerima beasiswa.
Ia menekankan pentingnya menjaga besaran bantuan dan jumlah penerima sesuai rencana awal.
“Teknis pengaturannya kami serahkan ke pemerintah Kukar. Yang penting besaran dan jumlah penerima tetap sesuai rencana awal. Karena ini menyentuh langsung kebutuhan pendidikan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, Agustus adalah periode penting bagi mahasiswa penerima beasiswa untuk membayar biaya kuliah dan kebutuhan pendidikan lain.
Jika ada penundaan, dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran studi mahasiswa.
“Kalau harus memangkas, lakukan di pos yang tidak krusial. Jangan di program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.