SAMARINDA: Wali Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Harun mengungkapkan kejanggalan dalam data penerima bantuan miskin yang menunjukkan adanya pejabat dan warga kategori mampu yang tidak seharusnya terdaftar sebagai penerima bantuan.
Hal ini menyoroti perbedaan antara status sosio-ekonomi dengan kriteria yang seharusnya menjadi acuan dalam penyaluran bantuan.
Sejak kepemimpinannya di Samarinda Andi Harun mengungkap angka kemiskinan di Samarinda telah mengalami penurunan dari 9 persen menjadi 5,3 persen dari total 872 ribu penduduk.
“Saya memimpin Samarinda itu angkanya masih 9 persen dan sekarang sudah mencapai 5,3 persen,” ungkap orang nomor satu di Kota Tepian itu, Senin (8/4/2024).
“Kita masih punya tugas 49 ribu masyarakat miskin yang harus kita sejahterakan,” sambungnya.
Namun, keberadaan orang-orang kategori sangat mampu yang terdaftar sebagai penerima bantuan miskin menjadi hambatan dalam upaya pengurangan kemiskinan yang lebih efektif.
Untuk mengatasi masalah ini, Andi Harun memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk bekerja sama dengan mahasiswa dan masyarakat dalam melakukan survei door to door.
Tujuannya adalah memastikan bahwa data penerima bantuan miskin sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Saya curiga, setelah saya perintahkan untuk data ulang ternyata benar dugaan saya data yang masuk banyak data yang bohong, bahkan ada pejabat yang masuk dalam daftar penerima bantuan tunai,” ungkap Andi Harun.
Salah satu contoh kategori yang disoroti adalah keberadaan pejabat atau pegawai negeri yang memiliki dua rumah, di mana rumah yang kondisinya tidak layak huni dimasukkan ke dalam kategori miskin sementara yang layak huni tidak.
“Perbuatan seperti ini seharusnya sejak bertahun-tahun lalu sudah dimusnahkan, karena ini hanya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang yang layak mendapatkannya,” terangnya.
Andi Harun menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memerlukan kerjasama dan kejujuran dari seluruh lapisan masyarakat.
Ia meminta dukungan dari seluruh organisasi masyarakat memiliki data yang akurat mengenai kondisi keluarga miskin di Samarinda untuk berkontribusi dalam menyediakan informasi yang tepat.
“Pekerjaan pemerintah kota ini akan menjadi lebih efektif jika kita memiliki dukungan dari seluruh masyarakat yang peduli terhadap masalah kemiskinan,” pungkasnya.
“Ketika saya memimpin Samarinda, saya berkhidmat benar benar melaksanakan amanah ini sebaik baiknya, sisanya saya mohon dukungan agar kita mewujudkan kesejahteraan di kota ini,” tutupnya.(*)