SAMARINDA : Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, yakin bahwa Abdul Rohim mampu menggantikan tugas Abdul Rofik di DPRD Kota Samarinda.
Ini juga menjadi kesempatan bagi Abdul Rohim untuk menunjukan kinerja terbaik kepada masyarakat Kota Samarinda.
Sekedar diketahui, pergantian ini dipicu oleh keputusan Abdul Rofik untuk maju ke DPRD Provinsi dengan partai yang berbeda.
Menurut peraturan yang berlaku, Abdul Rofik harus berhenti dari PKS. Keputusan ini menandai akhir perjalanan politiknya bersama PKS.
“Pergantian ini sesuai dengan keputusan gubernur sesuai SK yang dibacakan dan menegakan peraturan yang ada,” ucap Sani saat diwawancarai di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Samarinda, Rabu (13/9/2023).
Selain itu, pergantian tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan gubernur yang mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Hal ini menunjukkan pentingnya menjalankan proses politik dan hukum secara transparan dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Sani dengan tulus menyuarakan harapannya terhadap Abdul Rofik, ia menekankan pentingnya pengabdian pada kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, tanpa melupakan tanggung jawab untuk melindungi dan melayani mereka dengan integritas dan komitmen yang tinggi.
“Saya berharap di manapun posisinya berada berkiprahlah untuk rakyat, lebih utamakan rakyat dari pada kepentingan kelompok dan golongan,” ucap Sani.
Sementara pesan Sani untuk Abdul Rohim, Sani menginginkan agar dia memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berbuat sebanyak mungkin demi kepentingan rakyat.
“Gunakanlah kesempatan yang sempit ini berbuat sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat,” harap Sani.
Sani juga mengekspresikan keyakinannya terhadap kemampuan Abdul Rohim untuk melanjutkan tugas yang ada.
Ini adalah tanda bahwa masyarakat dan rekan sejawatnya percaya bahwa Abdul Rohim dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
“Saya yakin dia punya kemampuan untuk melanjutkan tugas yang ada,” ucapnya.
Pergantian ini menjadi sorotan dalam politik Samarinda, menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dalam proses politik dan memastikan kontinuitas dalam pelayanan publik.
Hal ini juga mencerminkan bagaimana keputusan individu dalam politik lokal dapat berdampak pada perjalanan politik mereka dan struktur partai. (*)