SAMARINDA: Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja seluruh Perusahaan Perseroan Daerah (Perusda) yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sapto menilai bahwa selama dua periode dirinya menjabat di Komisi II belum ada satu pun Perusda yang mampu menunjukkan hasil signifikan.
“Intinya, saya sudah dua periode di Komisi II, dan selama itu semua Perusda yang ada belum maksimal. Potensinya ada, tapi belum kelihatan hasil nyatanya,” tegas Sapto.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini sejumlah Perusda tengah berada dalam tahap evaluasi dan restrukturisasi total.
Menurut Sapto, proses ini bukanlah perbaikan sederhana, melainkan membutuhkan perubahan mendasar dalam struktur manajerial dan arah kebijakan bisnis.
“Sekarang memang sedang dalam tahap perbaikan. Tapi bukan seperti motor rusak yang tinggal dibetulkan. Ini soal banyaknya Perusda yang belum jalan sesuai fungsi,” ujarnya.
Sapto juga menyebutkan bahwa sejumlah pimpinan Perusda akan habis masa jabatannya pada Mei dan Juni 2025.
Ia memandang momen ini sebagai peluang strategis untuk melakukan penyegaran kepemimpinan.
“Nanti tinggal tunggu kebijakan Gubernur. Apakah akan diganti atau tidak, itu kewenangan eksekutif. Tapi kami berharap ke depan diisi oleh orang-orang yang benar-benar punya kapasitas,” tuturnya.
Lebih lanjut, politisi yang dikenal vokal ini menekankan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis di tubuh Perusda.
Ia mengingatkan bahwa pemilihan pimpinan harus berdasarkan kompetensi dan rekam jejak, bukan relasi politik maupun kedekatan personal.
“Kalau dia punya kemampuan dan potensi, kenapa tidak dipakai? Tapi kalau tidak punya kapasitas, ngapain dipaksakan. Yang penting itu profesional, bukan siapa anak siapa,” tegasnya.
Di tengah upaya Kaltim untuk mengurangi ketergantungan pada sektor batu bara, Sapto menilai Perusda yang sehat dan produktif bisa menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Ia mendorong agar keberadaan Perusda tidak hanya menjadi beban APBD, tetapi mampu bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.