JAKARTA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyarankan ada proyek strategis nasional untuk intake Sungai Mahakam ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Kaltim, terutama IKN (Ibu Kota Nusantara).
“Karena kebutuhan air sangat besar, kami meyakini bendungan-bendungan yang sudah ada seperti Talake dan Semoi tidak akan cukup,” kata Akmal.
Hal itu ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) Tahun 2024 yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PP/Bappenas) di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta, Selasa (2/4/2024).
“Tadi para gubernur menyampaikan berbagai keluhan dan kami menyarankan solusi,” ucapnya.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu meminta agar project intake Sungai Mahakam dijalankan dari Kutai Barat.
“Kalau Kutai Katanegara, kita khawatirkan intervensi air laut masih bisa sampai ke daerah itu,” sebutnya.
Ia menyadari, permintaan ini merupakan pekerjaan besar, namun ia tetap berharap proyek untuk ketersediaan air bersih ini diakomodir pemerintah pusat.
“Pak Menteri sudah mencatat, semoga usulan itu masuk menjadi keuntungan Kalimantan Timur,” harapnya.
Selain itu, ia juga menginginkan agar kebijakan Pemerintah Pusat tidak lagi bersifat one fix principle for all atau satu kebijakan untuk semua mengingat kondisi di setiap daerah tidak sama.
“Bappenas tetap mengorkestrasi daerah tapi dengan pendekatan yang tidak sama,” jelasnya.
Ia mencontohkan, ibu kota negara baru yakni IKN berada di Benua Etam. Artinya, kebijakan-kebijakan untuk Kaltim tidak sama dengan daerah ataupun provinsi lain.
“Ini yang kita sarankan kepada Menteri Bappenas disamping juga isu-isu strategis seperti pelabuhan, ketahanan pangan dan pentingnya disiapkan infrastruktur air,” ungkapnya.
Turut hadir, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Yusliando, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Irhamsyah, Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kaltim Fida Nuzban, Tenaga Ahli Pj Gubernur Kaltim Emeralda Ayu Kesuma.(*)