SAMARINDA : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry menyoroti pentingnya optimalisasi serapan APBD 2024 oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurutnya, serapan anggaran yang maksimal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Kita ingin memacu agar serapan anggaran kita maksimal, apalagi dalam waktu dekat kita akan menghadapi masa pemerintahan gubernur baru. Evaluasi harus dilakukan sebagai bahan masukan penting,” ujar Sarkowi dalam keterangannya di Samarinda, Selasa (24/12).
Dua OPD yang menjadi fokus perhatian adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pendidikan, mengingat besarnya anggaran yang dikelola kedua dinas tersebut.
Namun, Sarkowi mengungkapkan serapan anggaran oleh OPD dengan alokasi besar cenderung menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan OPD dengan anggaran kecil.
“Pemangku anggaran yang besar, daya serapnya sering tidak semulus yang memiliki anggaran kecil. Tapi saya harap OPD bisa memaksimalkan program yang direncanakan agar daya serapnya optimal, sekaligus menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA),” tegasnya.
Sarkowi menjelaskan bahwa SiLPA memiliki dua kategori, yakni negatif dan positif. SiLPA negatif terjadi ketika anggaran telah tersedia namun tidak mampu direalisasikan akibat kendala pelaksanaan atau penawaran yang lebih rendah dari perencanaan.
“SiLPA negatif ini menjadi perhatian utama, karena dapat mengurangi efektivitas anggaran yang seharusnya mendukung program pembangunan. SiLPA seperti ini nantinya malah menjadi pendapatan yang tidak produktif,” tambah Sarkowi.
Politisi Golkar itu meminta OPD untuk mengidentifikasi kendala yang selama ini menghambat realisasi anggaran serta merumuskan strategi yang tepat guna menghindari pengulangan masalah serupa di masa mendatang. Hal ini menjadi penting mengingat persiapan anggaran tahun 2025 sudah mulai berjalan.
“Kita tidak ingin evaluasi tahun-tahun sebelumnya hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut. Hambatan-hambatan yang ada harus diselesaikan supaya ke depan realisasi anggaran bisa lebih lancar,” pungkasnya.(*)