JAKARTA: Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menilai integrasi data nasional melalui Satu Data Indonesia menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih agar berjalan tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Hal itu disampaikan Ferry saat menghadiri peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Ferry menyebut inisiatif ini sebagai momentum penting dalam penataan ulang arah pembangunan nasional berbasis data.
“Hari ini kita menjadi saksi sejarah, dimulainya merunutkan filosofi dan ideologi negara yang akan diimplementasikan kembali dalam roadmap atau peta jalan kita menuju Indonesia Emas, yang bisa jadi bukan tahun 2045, tapi bisa jadi lebih cepat karena ada Satu Data,” ujarnya.
Menurutnya, konsolidasi data lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah akan meningkatkan efektivitas perencanaan sekaligus mengurangi risiko kebijakan yang meleset dari kebutuhan lapangan.
Ferry mengungkapkan, selama ini pihaknya menghadapi tantangan serius dalam merealisasikan pembangunan lebih dari 80 ribu unit fisik gudang, gerai, dan sarana pendukung Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025.
Salah satu kendala utama adalah keterbatasan data yang valid dan terintegrasi di tingkat desa dan kelurahan.
Ia mencontohkan, ketiadaan data akurat mengenai jumlah kepala keluarga pengguna LPG 3 kilogram, penerima pupuk bersubsidi, hingga pola konsumsi harian masyarakat kerap menyulitkan perencanaan koperasi yang berbasis kebutuhan nyata.
“Tanpa data presisi, kebijakan rawan tidak tepat sasaran dan berpotensi disalahgunakan,” ujarnya.
Sebagai langkah sementara, Kemenkop sebelumnya telah melakukan berbagai pendekatan, mulai dari pengumpulan data lapangan melalui enumerator hingga pemanfaatan teknologi analisis berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Namun, Ferry menegaskan upaya tersebut tidak akan optimal tanpa sistem data nasional yang terintegrasi dan disepakati bersama.
Ia menekankan pentingnya kerja kolaboratif lintas sektor agar persoalan validitas dan kesimpangsiuran data tidak terus berulang.
“Kalau tidak ada kolaborasi, masalah data akan terus berputar pada validitas yang rendah. Ini yang harus kita hentikan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan bahwa Kolaborasi Satu Data Indonesia merupakan ikhtiar bersama untuk memastikan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah, benar-benar berbasis data yang akurat dan terintegrasi.
Ia menegaskan, Satu Data Indonesia harus menjadi fondasi dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan ke depan, bukan sekadar slogan administratif.
“Kita sering diingatkan bahwa pembangunan harus berbasis data ilmiah. Melalui Satu Data Indonesia, prinsip itu harus benar-benar diwujudkan dalam praktik,” ujarnya.
Peluncuran Kolaborasi Satu Data Indonesia turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri PANRB Rini Widyantini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, serta perwakilan DPR, TNI, dan lembaga terkait lainnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Sinergi untuk Negeri sebagai wujud kesepakatan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Satu Data Indonesia berbasis kebijakan pembangunan nasional.
Pemerintah berharap, integrasi data ini dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pembangunan sekaligus memastikan setiap program strategis berjalan lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
