JAKARTA: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni meminta penyuluh antikorupsi bisa masuk memberikan pembekalan dalam setiap kegiatan perangkat daerah baik bersifat rapat koordinasi, rakortek maupun sosialisasi.
“Ini sebagai reminder, refresh bagi semua aparatur kita untuk pencegahan korupsi sejak dini,” kata Yuni, sapaan akrabnya.
Hal itu ia katakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu mengaku saat ini Benua Etam memiliki penyuluh antikorupsi yang sudah tersertifikasi oleh lembaga antirasuah Indonesia atau KPK sebanyak 17 orang.
“Tadi saya sudah ketemu lima orang perwakilannya yang hadir di Hakordia 2023,” sebutnya.
Selain itu, ke depan ia juga meminta semua kegiatan perangkat daerah atau kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, khususnya terkait penggunaan dana APBD, seperti hibah, dalam proses penyerahannya akan disisipkan penyuluhan antikorupsi.
“Karena kita sudah punya tenaga-tenaga penyuluh antikorupsi dan nanti juga kita akan minta dengan Inspektorat agar para penyuluh ini juga bisa memberikan pendampingan supaya kita bisa mendapatkan sertifikasi untuk penyuluh antikorupsi yang jumlahnya lebih banyak lagi,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dalam upaya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kaltim.
“Setelah ini saya akan berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah, terkait implementasi arahan Presiden Jokowi tentang massifnya trisula pemberantasan korupsi. Saya juga akan berkoordinasi dengan Komite Antikorupsi Daerah (KAD). Saya lihat sudah ada SK-nya dari tahun 2021. Nanti kita akan koordinasi bagaimana pokja-pokja dibawah KAD bisa bekerja sama dengan Inspektorat terkait hal ini,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam arahannya menekankan penanganan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan trisula pemberantasan korupsi.
Yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan, membutuhkan upaya yang lebih sistemik, lebih massif, yang memanfaatkan teknologi terkini.
Dibarengi dengan memperkuat regulasi, khususnya membuat UU perampasan aset tindak pidana korupsi dan UU pembatasan transaksi uang kartal.
“Karena terlalu banyak. Banyak sekali pejabat negara yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Walaupun begitu masih banyak ditemukan kasus korupsi. Artinya kita perlu mengevaluasi total. Ini jadi penanda dan pengingat bagi kita semua,” tegasnya.
“Mari bersama-sama cegah tindak pidana korupsi dan bisa memberikan efek jera kepada para pejabat yang melakukan korupsi,” ajaknya.
Dalam kesempatan ini juga diberikan sejumlah
Penghargaan Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi 2023 bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pegiat antikorupsi.
Puncak peringatan Hakordia 2023 yang mengusung tema “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju” turut dihadiri Ketua KPK RI Nawawi Pomolango dan komisioner, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN RI Hadi Tjahjanto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dan Kepala BSSN Hinca Siburian. (*)