Samarinda – Sejumlah sekolah negeri maupun swasta pada tingkat SMK di Penajam Paser Utara (PPU) diketahui telah masuk dalam wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal tersebut pun menjadi persoalan yang dinilai harus ada jalan keluarnya.
“Karena kita belum tahu kewenangannya itu masuk di Kaltim atau Badan Otorita IKN Nusantara, makanya kita datang untuk dapat diberi jalan keluarnya,” tanya Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK PPU Jukinto usai melakukan RDP bersama Komisi IV DPRD Kaltim.
Bukan hanya itu, MKKS juga mempertanyakan penyelesaian persoalan pemenuhan sarana prasarana belajar siswa di beberapa sekolah lainnya seperti SMK PPU yang dirasa belum memadai. Padahal, perkembangan teknologi yang semakin maju ini harusnya membuat dunia pendidikan sekitar IKN memerlukan perhatian lebih.
Menurutnya, harus ada penyesuaian pembaharuan serta pengadaan terhadap perkembangan teknologi. Tentu artinya harus mengejar ketinggalan dari daerah lain karena jangan sampai sumber daya manusia (SDM) sekitar IKN Nusantara terkesan tertinggal.
“Kita harus mengejar ketinggalan dari daerah lain, dan harus ada penyesuaian. Jangan sampai SDM sekitar IKN terkesan tertinggal,” tegasnya.
Sehingga perlu lagi persiapan untuk meningkatkan SDM yang ada di wilayah PPU baik tenaga pendidiknya, kependidikannya dan termasuk peningkatan sertifikasi.
Tentu tujuannya demi SDM yang ada di PPU memiliki kualitas lebih baik lagi dalam menghadapi perkembangan di IKN.
“Keluhan selanjutnya, karena adanya beberapa industri atau perusahaan yang tidak terbuka dan tidak mau membantu murid lulusan SMK di daerah PPU,” kata Jukinto.
“Kami minta pemerintah daerah segera memfasilitasi murid SMK. Mungkin dengan cara meningkatkan keterampilan mereka, intinya jangan sampai SMK ketinggalan terhadap perkembangan yang ada di perusahaan atau industri. Kita ingin perusahaan welcome dan saling mengisi untuk pengembangan murid SMK,” harapnya.
Berangkat dari persoalan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menegaskan pihaknya akan segera menjadwalkan untuk bertemu dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk dibahas dan dicari solusinya.
Bahkan ada juga keluhan lain seperti belum dilengkapinya perangkat asesmen pendidikan di PPU seperti Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) karena harusnya lembaga tersebut sudah terbentuk mengingat IKN Nusantara masuk ke dalam wilayah PPU.
“Nantinya, kita akan mendiskusikan hal tersebut dengan Disdikbud Kaltim. LSP juga belum ada di sana. Kita sendiri pun berpandangan agar beasiswa dari provinsi itu sebagian bisa dialihkan untuk sertifikasi kejuruan bagi siswa SMK,” bebernya.