KUTIM: Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan bahwa isu perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan pendekatan kolaboratif.
Menurutnya tidak bisa hanya pemerintah, tetapi masyarakat, dunia usaha dan media juga berperan.
Untuk itu, ia berharap tercipta koordinasi yang solid antarpihak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI).
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kaltim Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur (Kutim), Minggu, 25 Mei 2025.
Seno menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan akselerasi program dalam upaya PPPA di Kaltim.
Menurutnya, Rakorda menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah konkret dalam memperkuat pelaksanaan program di seluruh kabupaten/kota.
“RBI bukan hanya forum, tapi harus menjadi gerakan nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan memberdayakan perempuan serta anak-anak,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim mendukung penuh implementasi RBI di tingkat kabupaten/kota, sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan dan pemberdayaan berbasis komunitas.
“Kita ingin Kaltim menjadi contoh bahwa perlindungan perempuan dan anak bukan sekadar wacana, tapi benar-benar diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor,” tambahnya.
Hingga kini, 9 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim telah meraih predikat Kota Layak Anak (KLA).
Daerah tersebut meliputi Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, dan Paser.
“Kita masih memiliki PR bersama yaitu Kabupaten Mahakam Ulu yang belum masuk dalam kategori KLA. Ini menjadi tantangan sekaligus panggilan bagi kita semua untuk terus berinovasi dan meningkatkan upaya dalam pengasuhan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak,” ucapnya.
Seno juga menegaskan bahwa melalui kebijakan KLA dan integrasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA), desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak sistem Ruang Bersama Indonesia yang bersifat holistik, integratif, dan berbasis kearifan lokal.
“Kita ingin memastikan bahwa perempuan dan anak bukan hanya objek, tetapi subjek pembangunan yang aktif dan terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tuturnya.
Rakorda PPPA yang berlangsung pada 25–27 Mei 2025 mengangkat tema “Membangun Sinergitas dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Lingkungan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Provinsi Kalimantan Timur.”
Acara ini dihadiri oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Kepala DP3A Kaltim Noryani Sorayalita, perwakilan Komisi IV DPRD Kaltim, serta narasumber seperti Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA RI Amurwani Dwi Lestariningsih dan Fasilitator Nasional D/KRPPA Dermawan. Juga hadir kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim, instansi vertikal, dan tamu undangan lainnya. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi
