SAMARINDA: Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan bahwa Program Pendidikan Gratispol akan berjalan lebih tertib, cepat, dan tanpa kendala penyaluran seperti yang terjadi pada tahap awal pencairan tahun ini.
Pernyataan itu disampaikan dalam Diskusi Publik HUT ke-4 Arus Bawah dengan tema “Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Supaya Baik Jalannya”, di Temindung Creative Hub, Kamis, 20 November 2025.
Wagub Seno menjelaskan kendala penyaluran tahap awal terjadi akibat benturan waktu antara terbitnya SK Kemendagri dan kewajiban kampus menarik pembayaran SPP pada saat bersamaan.
Hal ini menyebabkan sebagian mahasiswa terlanjur membayar UKT secara mandiri.
“Itulah yang ke depan tidak boleh terjadi lagi. Karena anggaran perubahan kita lakukan pada Oktober-November, dan prosesnya membutuhkan evaluasi. Untuk tahun 2026, anggaran sudah kami siapkan dan insyaallah kendala seperti itu tidak terjadi,” tegasnya.
Pemprov memastikan seluruh mahasiswa yang sudah membayar SPP akan mendapatkan pengembalian langsung ke rekening masing-masing setelah verifikasi rampung.
Wagub Seno mengungkapkan bahwa proses verifikasi data mahasiswa berjalan cepat dalam sepekan terakhir.
“Sudah hampir 60–70 persen terverifikasi, dan kita programkan selesai sampai akhir November ini,” jelasnya.
Untuk perguruan tinggi swasta (PTS), proses verifikasi juga menunjukkan progres positif.
“PTS tetap harus ikut verifikasi. Sudah 70 persen tercapai dan tinggal 30 persen. Kami optimis November akan selesai,” katanya.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan penerima adalah warga Kaltim, tidak menerima beasiswa ganda, serta memenuhi seluruh syarat administrasi.
Seno menekankan bahwa Gratispol bukan program populis yang diluncurkan secara tiba-tiba.
Dirinya menegaskan bahwa seluruh proses memerlukan dasar hukum yang kuat agar kebijakan berkelanjutan dan tidak menimbulkan masalah administratif.
“Program baru tentu harus memiliki landasan hukum yang jelas. Kami tidak ingin program ini tiba-tiba hadir kemudian tiba-tiba diberikan,” tegasnya.
Ia memastikan Pergub, mekanisme verifikasi, hingga tata cara penyaluran sedang diperkuat untuk menjamin ketertiban pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji mengapresiasi Arus Bawah sebagai media yang memberi ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah, serta berfungsi sebagai pengawalan kebijakan publik.
“Ini bentuk apresiasi dari kami atas ulang tahun keempat Arus Bawah. Juga memberikan ruang kepada pemerintah untuk menyampaikan program kerja, terutama Gratispol,” katanya.
Ia berharap di usia yang ke-4 ini Media Arus Bawah menjadi media yang lebih baik lagi, terlebih sudah diverifikasi Dewan Pers.
Seno juga menegaskan bahwa Arus Bawah merupakan mitra strategis Pemprov Kaltim dalam mengawal aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
