SAMARINDA: Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya disinformasi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan pentingnya Serikat Perusahaan Pers (SPS) untuk tampil di garda terdepan menjaga etika, profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap media.
Pesan itu disampaikan Seno saat membuka Musyawarah Daerah Provinsi Luar Biasa (Musdaprovlub) SPS Kaltim 2025 di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Forum tersebut dihadiri pimpinan perusahaan media dari berbagai daerah, pengurus SPS, serta perwakilan pemerintah daerah dan organisasi pers.
“Kebebasan pers memang dijamin undang-undang, tetapi kebebasan tanpa etika bisa menjadi bumerang. SPS harus berdiri di garis depan menjaga keseimbangan itu,” tegasnya.
Menurut Seno, derasnya arus informasi di media sosial membuat publik semakin sulit membedakan antara berita, opini, dan disinformasi.
Dalam situasi ini, tanggung jawab perusahaan pers menjadi semakin besar untuk menjaga keakuratan dan objektivitas.
“Etika adalah pembeda antara jurnalisme profesional dan penyebar kabar. Sekali media kehilangan kontrol redaksi, hilang pula kepercayaan publik,” katanya.
Seno bahkan menuturkan pengalamannya menjadi korban disinformasi, ketika pernyataannya tentang pendopo masyarakat Jawa di Kaltim dipelintir di media sosial.
“Untung cepat kami klarifikasi. Ini contoh nyata bagaimana misinformasi bisa menimbulkan bias publik,” ujarnya.
Seno menegaskan, SPS memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem pers yang sehat dan berimbang. Ia berharap SPS dapat menjadi wadah edukatif bagi masyarakat sekaligus memperkuat literasi digital di era keterbukaan informasi.
“Pemerintah daerah melalui Diskominfo siap bersinergi dengan SPS untuk memperluas literasi digital, agar masyarakat makin cerdas memilah berita yang valid dan yang hoaks,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas jurnalis agar mampu memahami konteks kebijakan publik dan tidak hanya mengejar kecepatan publikasi.
“Pelatihan berkelanjutan harus terus dilakukan. Banyak istilah kebijakan yang belum dipahami secara utuh, padahal itu penting bagi kualitas pemberitaan,” tambahnya.
Selain etika dan profesionalisme, Seno menyoroti krisis literasi masyarakat yang cenderung hanya membaca judul tanpa memahami isi berita.
“Banyak pembaca berhenti di judul dan langsung menyimpulkan. Inilah yang harus diperbaiki. Media harus membantu menumbuhkan kembali budaya membaca dan berpikir kritis,” ungkapnya.
Ia mengajak media untuk berinovasi memanfaatkan teknologi, data, dan visualisasi secara kreatif tanpa mengorbankan integritas.
“Gunakan teknologi dengan bijak. Tapi jangan biarkan ‘klik’ menggantikan kejujuran dan tanggung jawab jurnalistik,” katanya.
Musdaprovlub SPS Kaltim 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk penguatan jaringan antaranggota SPS di kabupaten/kota serta rencana program literasi media bersama pemerintah daerah.
“SPS sudah hampir delapan dekade berdiri. Pengalaman panjang itu harus jadi fondasi menghadapi era baru media digital,” tutur Seno.