SAMARINDA: Hingga triwulan IV tahun anggaran 2025, penyerapan dana infrastruktur jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat masih rendah.
Dari total alokasi Rp2 triliun dalam APBD Murni 2025, realisasi anggaran baru mencapai Rp700 miliar atau sekitar 35 persen.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengakui capaian tersebut belum sesuai target 50 persen yang dicanangkan pemerintah provinsi.
Meski demikian, ia memastikan pelaksanaan proyek jalan strategis tetap berjalan sesuai jadwal awal.
“Kalau dari perencanaan awal masih on track. Memang secara global serapan belum 50 persen, tapi jadwal kegiatan di lapangan berjalan sesuai skema,” ujar Nanda.
Menurutnya, keterlambatan serapan anggaran dipengaruhi proses lelang yang mundur akibat adanya pergeseran alokasi, seiring penyesuaian terhadap visi-misi Gubernur yang baru dilantik pada Februari 2025.
“Wajar saja ini masih tahun pertama, jadi ada penyesuaian. Tetapi kami optimistis dalam tiga bulan ke depan semua bisa dikebut,” katanya.
Proyek pembangunan jalan tahun ini mencakup total panjang 938,85 kilometer yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Kabupaten Kutai Timur dan Berau mendapat porsi terbesar karena status jalan provinsi paling banyak berada di wilayah tersebut.
Nanda menegaskan, walau serapan anggaran masih rendah, progres fisik proyek tidak keluar jalur.
Keyakinan ini ditopang oleh kesiapan kontraktor dan pengawasan ketat dinas.
“Target pengerjaan masih on track. Kami tetap optimistis realisasi fisik maupun keuangan bisa terkejar sampai Desember,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan strategis menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan mobilitas barang dan orang.
Jalan yang mulus diharapkan dapat memperlancar arus logistik, menekan biaya distribusi, hingga menjaga stabilitas harga bahan pokok.
“Jalan provinsi ini ibarat urat nadi. Kalau konektivitas lancar, ekonomi daerah juga ikut bergerak,” tegasnya.
Untuk percepatan, PUPR Kaltim mendorong kontraktor agar mengebut pekerjaan serta meminta vendor melaporkan progres secara berkala.
“Gaspol sampai akhir tahun. Kami tidak ingin ada pekerjaan tertunda. Hasil akhirnya nanti akan langsung dirasakan masyarakat lewat akses jalan yang lebih baik,” pungkas Nanda.