Samarinda – Hingga kini, belum ada terlihat perkembangan pembahasan APBD-P tahun 2021 di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Padahal, DPRD Kaltim sudah menjadwalkan tahapan-tahapan pelaksanaan agenda pembahasan anggaran tersebut sejak 30 Juli 2021 lalu.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, tidak ada penambahan kegiatan, karena APBD-P sampai sekarang belum ketok palu.
“Jadi hanya meneruskan kegiatan yang tercantum dalam APBD murni,” tegasnya belum lama ini.
Samsun menyebut serapan anggaran Kaltim terbilang rendah, dan apabila ingin ditambah tidak akan cukup karena menggunakan APBD murni.
“Serapan anggaran kita di bulan Agustus baru 36 persen, kalau duitnya masih banyak. Habisin dulu yang ada itu,” ujarnya.
Samsun menegaskan tidak akan ada perubahan atau penambahan nomenklatur karena yang digunakan adalah APBD murni.
Ia pun mempertanyakan beberapa program yang tidak diprogramkan dari awal dan terkesan mendadak.
“Kok dadakan begitu, ini kita ngurus negara. Untuk rakyat jangan coba-coba,” tegasnya.
Ia pun mengimbau agar setiap program pemerintah semestinya dijelaskan agar tidak ada program terkesan tersembunyi.
“Pengeluaran mestinya terbuka lah, dirinci supaya kita nggak kagetan,” harapnya.
Selain itu, Samsun mengungkapkan perkiraan belanja mencapai Rp 10 triliun dengan menganut sistem keuangan berimbang, yaitu antara pendapatan dengan pengeluaran.
“Kalau pendapatannya segitu (Rp 10 triliun) ya belanjanya maksimal harus segitu juga, kalau lebih dari itu siapa yang nombokin,” candanya.