SAMARINDA: Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo, menegaskan bahwa program BPJS Kesehatan gratis belum akan berarti apa-apa jika layanan terhadap pasien peserta BPJS masih dipandang sebelah mata di rumah sakit.
Ia menilai diskriminasi pelayanan ini kerap terjadi, terutama di rumah sakit umum milik pemerintah.
“Percuma sekarang kita kasih BPJS Kesehatan gratis kalau di lapangan tetap dipandang sebelah mata. Senyumnya saja sudah beda,” kata Sigit, yang juga menjabat Ketua Fraksi PAN–Nasdem DPRD Kaltim, Senin 14 Juli 2025.
Sigit mengaku kerap menerima keluhan warga soal perbedaan pelayanan antara pasien umum dan pasien BPJS. Ia mencontohkan kasus di Balikpapan, di mana pasien BPJS lebih memilih pindah ke rumah sakit swasta demi mendapatkan pelayanan lebih manusiawi.
“Ada yang pindah ke RS Pertamina, sama-sama pakai BPJS, tapi pelayanannya jauh lebih bagus. Artinya, rumah sakit umum harus bisa mengimbangi kualitas rumah sakit swasta,” ujarnya.
Ia menyayangkan kondisi tersebut terjadi di tengah besarnya anggaran dan tambahan tenaga kesehatan, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang telah dikucurkan untuk memperkuat layanan publik.
“Rumah sakit umum memang banyak layanannya, tapi harus benar-benar melayani. Sudah banyak pegawai PPPK, ini harus dimaksimalkan,” tegas Sigit.
Sigit juga meminta Dinas Kesehatan Kaltim untuk membuka ruang kerja sama dengan rumah sakit swasta agar pelayanan kesehatan di Kaltim lebih inklusif dan tidak bertumpu pada rumah sakit pemerintah saja.
“Swasta banyak buka juga nggak masalah, malah membantu pemerintah. Dinas Kesehatan bisa arahkan masyarakat ke rumah sakit swasta yang punya pelayanan baik,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa semua visi dan misi pemerintah daerah, termasuk program Gratispol dan Jospol, tidak akan berdampak jika tidak diikuti dengan indikator pelayanan yang terukur dan berkualitas.
“Visi misi sudah bagus semua, tulisan sudah selesai. Tapi indikatornya harus tercapai. Misalnya, berapa orang sakit, bagaimana penyelesaiannya, dan bagaimana kualitasnya. Itu yang harus dijaga,” tuturnya.
Menurut Sigit, DPRD Kaltim telah menyetujui alokasi anggaran hingga Rp4,7 triliun untuk sektor kesehatan, termasuk pembiayaan BPJS gratis. Namun, ia menekankan, angka besar tidak boleh mengaburkan kenyataan bahwa masyarakat masih mengeluh soal pelayanan yang tidak setara.
“Kita sudah maksimalkan APBD untuk masyarakat seluas-luasnya. Tapi jangan cuma angka, yang utama kualitas pelayanan,” pungkasnya.