SAMARINDA: Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji memastikan sisa dana Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) sebesar Rp3,5 miliar yang belum terserap akan dimasukkan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan direncanakan kembali penggunaannya pada tahun anggaran berikutnya.
“Masih ada sisa dana Rp3,5 miliar yang belum digunakan. Karena waktu pelaksanaan sudah lewat, maka akan kami silpakan dulu dan direncanakan kembali penggunaannya tahun depan,” ujar Seno Aji usai Rapat Paripurna ke-11 di Gedung DPRD Kaltim, Jumat, 23 Mei 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Kendati demikian, BPK mencatat 27 temuan dan 63 rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti, termasuk perihal penyaluran anggaran pendidikan.
Seno menyampaikan Pemprov Kaltim akan segera merespons seluruh catatan dan rekomendasi BPK.
“Setelah ini, kita akan rapikan seluruh proses penyaluran beasiswa dan tindak lanjuti catatan dari BPK. Dalam 60 hari kerja, semua perangkat daerah yang terkait akan diminta membuat rencana aksi,” tegasnya.
Program Beasiswa Kaltim Tuntas sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemprov Kaltim yang dijalankan pada masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.
Program ini bertujuan memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa asal Kaltim yang berprestasi maupun berasal dari keluarga kurang mampu.
Namun, sejak bergantinya kepemimpinan ke Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, program BKT tidak lagi dilanjutkan.
Sebagai gantinya, Pemprov menggulirkan program pendidikan gratis bertajuk Gratispol dan Jospol yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2025.
“Selama Rudy-Seno memimpin, tidak ada lagi program beasiswa seperti sebelumnya. Fokus utama kami saat ini adalah menjalankan program Gratispol dan Jospol,” kata Seno.
Dalam program Gratispol, mahasiswa baru di perguruan tinggi tidak akan lagi dibebankan Uang Kuliah Tunggal (UKT), karena akan ditanggung oleh pemerintah hingga semester delapan.
Selain itu, siswa SMA/SMK baik negeri maupun swasta, termasuk madrasah, akan mendapat bantuan berupa seragam sekolah secara gratis.
Seno menjelaskan, langkah pengalihan fokus program ini dilakukan untuk menjangkau lebih luas penerima manfaat serta memperkuat akses pendidikan secara merata.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp750 miliar untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan gratis tersebut.
Terkait raihan opini WTP, Seno menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan secara transparan dan akuntabel.
“Dengan pemberian WTP ini, kita membuktikan bahwa kinerja dari OPD sangat baik. Bisa memberikan laporan keuangan secara transparan, terbuka kepada pemeriksa, sehingga BPK memutuskan memberikan opini WTP untuk ke-12 kalinya,” ucapnya.
Namun ia juga mengingatkan bahwa opini WTP bukan berarti tidak ada kekurangan.
Setiap temuan dari BPK harus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik di masa depan.
“Artinya, laporan keuangan kita semakin terang kepada masyarakat. Tapi kita harus sadar bahwa perbaikan tetap diperlukan. Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti secara konkret,” tambahnya.
Dengan masih adanya sisa dana Rp3,5 miliar dari program BKT, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk memperbaiki mekanisme perencanaan dan penyaluran anggaran ke depan, agar program-program prioritas seperti pendidikan gratis dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.
“Dana ini bukan hilang, tapi kita tempatkan dulu dalam Silpa. Tahun depan akan kita gunakan kembali, tentunya dengan mekanisme yang lebih baik dan tertib,” tutup Seno. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi