SAMARINDA: Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Puji Astuti memberikan tanggapannya terkait keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang tidak lagi mewajibkan ekskul Pramuka dalam kurikulum Nasional.
“Sebenarnya ekskul itu harusnya ya bukan diwajibkan tapi sukarela karena merdeka belajar,” ucapnya.
Kemudian, Sri menyoroti pentingnya memahami ruh dari Pramuka, bukan hanya aspek seremonial seperti mengenakan seragam, tetapi juga program yang mengenal karakter anak-anak.
“Ruhnya dari Pramuka itu yang saya lihat harus ada bukan hanya harus memakai baju Pramuka tetapi esensinya tidak ada,” tambahnya.
Sri menekankan bahwa program Pramuka harus lebih dari sekadar formalitas, tetapi juga harus mengakar pada pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan.
Politikus Partai Demokrat juga mengakui bahwa perubahan dari kewajiban menjadi pilihan tidaklah mudah dan pasti menimbulkan penolakan awal.
“Sebenarnya tujuan dari pendidikan Kepramukaan ini kita ingin bagaimana karakter Pancasila ini kita timbulkan dari peserta didik ini,” jelasnya.
Sri juga menyoroti perlunya penguatan Pramuka jika memang tetap ada dalam kurikulum, agar sesuai dengan karakter anak-anak dan tujuan pendidikan Kepramukaan.
“Berubah dari satu hal ke hal baru itu memang pasti susah, pasti ada penolakan, itu hal biasa nanti juga akan terbiasa lagi,” paparnya.
“Bagi yang ingin mengikuti ekskul Pramuka silahkan, bagi yang tidak juga tidak apa-apa bisa digantikan dengan ekskul yang lain,” tutupnya.(*)