SAMARINDA: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni, mendorong seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2025 untuk menyempurnakan policy brief yang telah disusun dalam proses pembelajaran dan visitasi lapangan.
Menurutnya, rekomendasi kebijakan harus lebih konkret, aplikatif dan mampu menjawab kebutuhan kepemimpinan daerah di masa kini dan mendatang.
Hal tersebut disampaikan Sri Wahyuni saat membuka Seminar Hasil Visitasi dan Policy Brief Kepemimpinan Nasional di Ruang Mini Theater BPSDM Kaltim, Kamis, 4 Desember 2025.
Kegiatan tersebut menjadi rangkaian penting dalam PKN II, setelah peserta menjalani proses visitasi lapangan guna merumuskan gagasan strategis.
“Terima kasih kepada seluruh peserta PKN II Angkatan XXVIII yang telah berbagi pengalaman visitasi dan menyusun policy brief. Proses ini tidak sederhana dan membutuhkan energi besar. Kami menghargai seluruh upaya itu,” ujar Sri Wahyuni.
Ia menekankan pentingnya PKN sebagai ruang lahirnya inovasi di ranah kebijakan, khususnya dalam memperkuat kualitas kepemimpinan daerah.
Policy brief, menurutnya, bukan sekadar laporan naratif, tetapi harus mampu menjadi panduan yang jelas dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah strategis.
“Saya berharap hasil policy brief yang disusun dapat lebih konkret dan menggambarkan langkah-langkah implementatif. Untuk mencapai tujuan selalu ada jalan, dan hasil dari program ini harus bisa ditindaklanjuti pada level kebijakan,” tegasnya.
Dalam sesi seminar tersebut, dua kelompok peserta menyampaikan rekomendasi dengan tema “Strategi Transformasi Kepemimpinan Guna Mewujudkan Kalimantan Timur Sukses Menuju Indonesia Maju”.
Diskusi berjalan interaktif dengan masukan teknis dari narasumber utama Widyaiswara Ahli Utama LAN RI, Brisma Renaldi, serta dipandu oleh Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim.
PKN II Angkatan XXVIII Tahun 2025 diikuti oleh 30 peserta yang mewakili berbagai institusi, terdiri dari: Pemerintah Provinsi Kaltim (10), pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim (11), Otorita Ibu Kota Nusantara (2), Polri (2), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (5).
Para peserta diharapkan mampu membawa pulang rekomendasi yang dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Sri Wahyuni menutup dengan pesan transformasi kepemimpinan harus dimulai dari keberanian melihat persoalan lapangan secara langsung dan merumuskannya menjadi kebijakan berbasis data serta hasil analisis.
“Kaltim membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami konsep, tetapi juga berani mengambil keputusan strategis yang terukur. Policy brief yang baik adalah jembatan menuju itu,” tutupnya. (Adv Diskominfo Kaltim)
Editor : Emmi
