SAMARINDA: Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni memastikan bahwa program-program prioritas kepala daerah tetap berjalan meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 mengalami penurunan signifikan.
Hal ini disampaikan saat diwawancarai usai rapat paripurna ke-44 DPRD Kaltim penyampaian Nota Raperda APBD 2026, Sabtu, 29 November 2025.
Dalam nota keuangan tersebut, Pemprov Kaltim mengumumkan bahwa APBD 2026 mengalami koreksi dari sebelumnya Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun.
Penurunan lebih dari Rp6 triliun ini disebabkan adanya penyesuaian pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Penurunan ini karena kita melakukan penyesuaian terhadap TKD. Tapi dengan penyesuaian ini, belanja wajib dan mandatori tetap kita alokasikan,” tegas Sri Wahyuni.
Meski anggaran menyusut cukup tajam, Sri Wahyuni memastikan bahwa sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar tetap menjadi fokus utama Pemprov Kaltim.
“Program prioritas unggulan tetap dijalankan, hanya volumenya yang menyesuaikan. Misalnya program perjalanan religi berbagai agama, mungkin jumlah pesertanya tidak sebanyak sebelumnya,” jelasnya.
Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Sri Wahyuni menegaskan keduanya tidak akan mengalami pengurangan substansial karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Infrastruktur tentu ada penyesuaian, bukan pengurangan. Karena TKD-nya juga dilakukan penyesuaian,” tambahnya.
Sri Wahyuni menyebut belanja operasional menjadi salah satu pos yang paling mungkin mengalami penyesuaian.
Termasuk di dalamnya perjalanan dinas, yang hampir dipastikan dipangkas mengikuti kondisi fiskal.
“Perjalanan dinas otomatis ada penyesuaian,” ujarnya.
Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal tanpa menurunkan pelayanan kepada masyarakat.
Sri Wahyuni menjelaskan bahwa nota keuangan yang disampaikan dalam paripurna merupakan dokumen awal.
Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD akan memberikan tanggapan sebelum pemerintah menyampaikan jawaban resmi.
“Ini baru nota pengantar. Nanti malam ada tanggapan fraksi, selanjutnya ada jawaban pemerintah, baru kemudian persetujuan,” ujarnya.
Pemprov Kaltim berharap proses pembahasan berjalan lancar sehingga APBD 2026 dapat disahkan tepat waktu, meski dengan kondisi fiskal yang lebih ketat dibanding tahun sebelumnya.
Terkait serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sri Wahyuni menyampaikan bahwa hingga akhir November, rata-rata serapan sudah di atas 75 persen.
“Merah itu karena setiap minggu targetnya berubah. Walaupun sudah naik tapi belum mencapai target mingguan, dia bisa terlihat merah. Tapi prognosisnya, insyaallah banyak yang bisa di atas 90 persen. Hanya beberapa OPD yang kemungkinan di bawah 90 persen, sekitar 80–85 persen,” paparnya.
