SAMARINDA: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Subandi, melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Kamis, 31 Juli 2025.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan konstituennya, dengan semangat membangun kesadaran politik masyarakat dari tingkat akar rumput.
Dalam forum yang berlangsung secara interaktif, Subandi menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses demokrasi, terutama dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari pelaksanaan pemilu secara rutin, melainkan dari sejauh mana rakyat memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada pemilihan lima tahunan. Ia harus menjadi sistem yang hidup dan berjalan dalam keseharian masyarakat, termasuk dalam hal pengawasan terhadap kebijakan publik serta penyampaian aspirasi secara konstruktif kepada pemerintah,” ujar Subandi di hadapan peserta kegiatan.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Samarinda ini, demokrasi yang substansial adalah demokrasi yang tidak hanya memberikan hak untuk memilih, tetapi juga mendorong masyarakat untuk turut mengawal jalannya pemerintahan.
“Kita ingin demokrasi di daerah ini tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial. Artinya, rakyat bukan hanya memilih, tetapi juga aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan,” katanya.
Kegiatan yang digelar dalam format diskusi ini turut dihadiri oleh para tokoh masyarakat, perwakilan RT, kalangan pemuda, serta kelompok perempuan. Diskusi berlangsung terbuka, di mana warga diberi kesempatan menyampaikan pendapat, menyuarakan kebutuhan, serta menanyakan langsung hal-hal yang menjadi perhatian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam sesi tanya jawab, Subandi mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyuarakan aspirasi mereka, baik melalui jalur formal seperti musyawarah kelurahan maupun dalam bentuk komunikasi langsung dengan perwakilan rakyat.
Ia menyebutkan bahwa partisipasi warga adalah fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan akuntabel.
Lebih jauh, Subandi mengingatkan pentingnya literasi politik dalam penguatan demokrasi di tingkat lokal.
Ia menilai bahwa banyak persoalan yang muncul di daerah sebenarnya dapat diselesaikan lebih cepat jika masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terkait hak-hak politik dan mekanisme kerja pemerintahan.
“Kesadaran politik masyarakat adalah kunci. Kita butuh warga yang bukan hanya kritis, tetapi juga paham saluran yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, sejumlah warga mengemukakan berbagai persoalan yang mereka alami di lingkungan masing-masing, mulai dari kerusakan jalan lingkungan, ketersediaan air bersih, hingga akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Subandi menerima masukan tersebut sebagai catatan penting yang akan ia bawa ke dalam pembahasan di tingkat legislatif bersama mitra kerja dari pemerintah provinsi.
“Setiap masukan warga akan kami perjuangkan. Ini adalah bagian dari fungsi kami sebagai wakil rakyat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan anggaran dan pengawasan ke depan,” tegasnya.
Selain mendengarkan aspirasi warga, Subandi juga menyampaikan penjelasan mengenai peran strategis DPRD dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia berharap masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi dan kewenangan lembaga legislatif, sehingga terbentuk relasi yang sejajar antara rakyat dan wakilnya.
Menurut Subandi, kegiatan PDD ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat relasi antara legislatif dan konstituen secara berkesinambungan.
Komunikasi dua arah, yang dibangun lewat forum-forum seperti ini, menurutnya dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, yang selama ini kerap dianggap jauh dari rakyat.
“Saya ingin masyarakat merasakan bahwa dewan hadir, mendengar, dan bekerja. Demokrasi harus tumbuh dari bawah, dari warga yang sadar haknya dan paham bagaimana menyalurkannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa demokrasi yang tangguh harus ditopang oleh kesadaran kolektif masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam pembangunan.
Ia meyakini bahwa kehadiran rakyat dalam ruang-ruang pengambilan keputusan akan memperkuat kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.
Melalui pendekatan dialogis dan partisipatif ini, Subandi berharap semangat demokrasi tidak hanya hidup di ruang-ruang formal, tetapi benar-benar hadir di tengah kehidupan masyarakat, menjadi budaya yang mengakar, serta memperkuat sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat lokal.