SAMARINDA: Kondisi jalan nasional di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar), semakin memprihatinkan.
DPRD Kaltim menyoroti kerusakan tersebut sebagai masalah mendesak yang perlu ditangani serius.
Minimnya anggaran di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah II menjadi hambatan utama dalam perawatan dan perbaikan jalan.
Dari total Rp28 miliar anggaran UPTD Wilayah II, sebanyak Rp10 miliar dialokasikan untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), sehingga sisanya yang hanya Rp18 miliar harus dibagi untuk empat wilayah, yakni Samarinda, Kukar, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.
“Anggaran UPTD Wilayah II sangat terbatas, hanya sekitar Rp28 miliar. Dari jumlah itu, Rp10 miliar digunakan untuk BBM, sisanya sangat minim untuk perawatan jalan,” ungkap Subandi, anggota Komisi III DPRD Kaltim, usai rapat di Gedung E DPRD Kaltim, Senin, 19 Mei 2025.
Keterbatasan dana ini berdampak pada lambatnya respons terhadap laporan kerusakan jalan, terutama saat musim hujan yang mempercepat kerusakan.
Salah satu titik yang menjadi sorotan adalah Jalan H.A.M Rifaddin di Samarinda jalur vital penghubung antara Samarinda dan Kukar yang kini mengalami kerusakan parah.
“Banyak keluhan dari masyarakat terkait jalan rusak. Namun, dengan anggaran yang minim, UPTD kesulitan untuk menanggapi semua keluhan tersebut,” tambahnya.
Selain itu, masyarakat di wilayah Kukar, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu juga melaporkan banyak kerusakan, namun penanganan terkendala keterbatasan sumber daya.
Untuk mengatasi masalah ini, DPRD Kaltim telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim.
Menurut Subandi, BBPJN berencana memperbaiki beberapa jalur strategis melalui skema Multi Years Contract (MYC) mulai 2025.
Namun, ia menegaskan, proyek MYC tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya solusi.
“Kita tidak bisa menunggu sampai 2026. Harus ada penanganan jangka pendek agar jalan tetap bisa dilalui,” tegasnya.
DPRD juga berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran UPTD Wilayah II dalam pembahasan APBD mendatang.
“Kami akan memperjuangkan peningkatan anggaran. Infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat,” pungkas politisi PKS tersebut.
DPRD Kaltim menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor, antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pusat untuk mencari solusi komprehensif atas masalah infrastruktur jalan.
Dengan sinergi yang kuat dan alokasi anggaran yang memadai, diharapkan kerusakan jalan nasional di Kaltim dapat segera diatasi demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat.
