SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud, mengungkapkan sejumlah temuan yang memprihatinkan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMAN 10 Samarinda.
Sidak tersebut dilakukan menyusul banyaknya aduan orang tua siswa terkait layanan asrama dan pengelolaan sekolah.
“Kami memang sengaja sidak supaya tidak ada persiapan dadakan. Kami ingin melihat langsung kondisi anak-anak kita di SMA Negeri 10,” ujar Syahariah, Senin, 9 Februari 2026.
Ia mengaku hampir setiap hari menerima laporan dari wali murid. Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pendidikan, Syahariah menilai aduan tersebut tidak bisa diabaikan.
“Telepon kami siang malam berdering. Yang menelepon orang tua siswa SMA Negeri 10. Kasihan kalau tidak kami antisipasi,” katanya.
Berdasarkan hasil sidak, menu makanan asrama menjadi salah satu temuan utama.
Syahariah menilai menu makan pagi, siang, dan malam yang disediakan saat ini belum cukup mendukung kebutuhan gizi siswa untuk menunjang kesehatan fisik dan konsentrasi belajar.
“Anak-anak kita ini butuh makanan yang kuat untuk fisik dan daya pikir. Saya lihat tadi tidak ada susu. Ini menurut saya kurang efektif,” tegasnya.
Selain persoalan konsumsi, Komisi IV juga menemukan masalah pada fasilitas asrama, seperti lampu yang kerap mati serta penggunaan pendingin ruangan (AC) yang harus bergantian akibat keterbatasan daya listrik.
Temuan lain yang menjadi perhatian DPRD Kaltim adalah masih adanya pembatasan penempatan siswa di asrama akibat keberadaan yayasan.
Syahariah menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan kesenjangan di lingkungan sekolah.
“Saya melihat seperti ada dua kubu. Ini tidak bagus. Tapi tadi kepala sekolah menyampaikan bahwa bulan April yayasan akan dihapus. Saya berharap itu bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Syahariah juga menyoroti laporan terkait dugaan perbedaan perlakuan terhadap siswa, khususnya dalam hal iuran administrasi.
Ia menyebut terdapat keluhan orang tua mengenai perbedaan fasilitas dan konsumsi antara siswa yang mampu membayar penuh dan yang tidak.
“Ini yang menjadi kegelisahan kami. Jangan sampai ada perbedaan perlakuan hanya karena kemampuan ekonomi orang tua,” tegasnya.
Ke depan, Komisi IV DPRD Kalimantan Timur akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim untuk mencari solusi atas berbagai temuan tersebut agar tidak terulang dan pengelolaan asrama benar-benar berpihak pada kepentingan siswa.
