Browsing: Andi Harun

Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim), masuk 10 besar Kota Layak Huni di Indonesia, sebuah pencapaian yang didorong oleh kesuksesan program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya).

“Saya ingin meningkatkan pemerataan, ini yang kita mau dari Probebaya. Angka kemiskinan adalah tugas kita semua agar menjadi turun,” ujar Andi Harun saat Penyerahan Probebaya, Selasa (5/12/2023).

“Kita tidak bisa terus-terusan ketinggalan dalam perkembangan. Kita butuh pembangunan yang masif untuk mengakselerasi tantangan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Andi Harun, Selasa (5/12/2023).

“Kampung Sungai Kunjang ini ada dan dibangun sejak dahulu, oleh karena itu menjadi wajib bagi kita semua untuk meneruskan pembangunan sebagai bagian dari Kota Samarinda,” ujar Andi Harun.

“Pemerintah terus meningkatkan komitmen terhadap pelayanan publik untuk berbasis digital. Komitmen ini yang menjadi salah satu langkah dalam pembangunan yang berbasis digitalisasi di Samarinda,” ucapnya di Jalan Bung Tomo Nomor 145, Selasa (5/12/2023).

“Sejak saya menjabat sebagai wali kota, yang pertama saya tekankan di lingkungan Pemkot tidak boleh ada pungli tidak juga korupsi,” tegasnya saat menyampaikan sambutan pada acara Penyerahan Probebaya di Kecamatan Sungai Kunjang, Selasa (5/12/2023).

“Dari pemantauan kita hari ini, progres pekerjaan perhari ini mencapai 19.89 persen, melampaui target hampir 2 persen,” jelasnya saat diwawancarai usai pengecekan terowongan.

“Seorang pemimpin harus berpendidikan, loyal, dan disiplin. Pemimpin yang berpendidikan akan membawa program yang berfokus pada manfaat banyak orang,” ucapnya di Ballroom Midtown Hotel Samarinda, Sabtu (2/11/2023).

“Atas nama Pemerintah Kota Samarinda, tentu saya mengapresiasi yang sangat tinggi kepada Perdoski yang telah bekerjasama dengan banyak pihak dan melibatkan para pakar serta para narasumber,” ungkapnya saat member sambutan pada Simposium Nasional dan Workshop 4th East INSDV Perdoski 2023, Jumat (24/11/2023).

“Itu sudah jelas aturannya, ASN itu harus netral dan mereka hanya satu fokus pelayanan publik, tidak boleh ikut campur pada kegiatan politik praktis,” ujarnya.