Browsing: BPJS

SAMARINDA: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda memastikan perlindungan bagi pekerja insinerator melalui jaminan sosial dan tambahan insentif. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Muhammad…

JAKARTA: Jelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 1447 H, Pemerintah akan memberikan stimulus yakni kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya…

BONTANG: Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memastikan korban gigitan buaya yang sempat menjadi perhatian publik kini telah mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).…

SAMARINDA: Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur (Kaltim) memperketat proses reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menyusul penonaktifan ribuan peserta.…

“Program kesehatan gratis ini menggunakan skema BPJS. Kami menyiapkan anggaran untuk membayar premi warga yang belum memiliki kartu atau tidak mampu bayar iuran. Jadi ketika mereka sakit, langsung dijamin oleh BPJS,” jelas Jaya saat ditemui di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, Rabu, 7 Mei 2025.

“Dari 66 rumah sakit di Kaltim, sudah ada 12 yang sedang dalam proses persiapan. Mulai 30 Juni, tidak ada lagi kelas 1, 2, atau 3. Semua layanan rawat inap akan setara dengan standar yang sama,” ujarnya dalam kegiatan sosialisasi di Swiss-Belhotel Borneo Samarinda, Rabu, 7 Mei 2025.

SAMARINDA : Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Novan Syahronny Pasie menegaskan pelayanan kesehatan dasar di Samarinda tidak membedakan masyarakat kecil dengan golongan…

SAMARINDA : Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) Novan Syahroni Pasie menyoroti kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban mendaftarkan tenaga kerja mereka pada BPJS Ketenagakerjaan.…

SAMARINDA : Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti pentingnya sinkronisasi program antara BPJS, baik itu Kesehatan atau BPJS…

“Perencanaan pembangunan kesehatan di daerah harus didasarkan pada enam pilar tersebut. Pemerintah Daerah perlu mengutamakan tindakan promotif dan preventif, meningkatkan kemandirian alat kesehatan, dan memastikan harga obat yang terjangkau,” ungkap Bahrani, Selasa (21/11/2023).