Browsing: BPK

JAKARTA: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menegaskan komitmennya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi saat menerima Laporan Hasil…

JAKARTA: Laporan Keuangan Kementerian Agama (Kemenag) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini menjadi yang kesembilan kali berturut-turut…

SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna ke-20 yang digelar di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim,…

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi V menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam APBN Tahun Anggaran 2025 dari semula Rp17,72 triliun menjadi…

JAKARTA: Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, mengatakan tata kelola keuangan yang berkualitas tetap menjadi prioritas di masa transisi. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengelolaan…

“Apabila pengembalian yang ditentukan oleh BPK tidak dapat dilaksanakan, maka konsekuensinya adalah pidana. Saya harap segera ditindaklanjuti temuan-temuan BPK itu,” ujar Sapto saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Rabu (12/6/2024).

“Semakin banyak anggota program Tapera, maka akan cepat pula dana abadi pembelian rumah itu akan terbentuk, dan tambah banyak masyarakat yang dapat terlayani,” ujarnya.

“Kami meminta perhatian OPD untuk menindaklanjuti rekomendasi dan saran perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkot melalui OPD masing-masing karena kita harus menjawabnya dalam 2 hari ini, besok terakhir,” ucapnya saya ditemui di Balai Kota Samarinda usai Rapat Koordinasi, Selasa (16/4/2024).

“Kata kuncinya memang koordinasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah,” kata Akmal di Auditorium BPK RI Gedung Tower BPK RI Pusat Jalan Gatot Subroto Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Publik berharap adanya kejelasan mengenai peran dan keterkaitan pemerintah dengan koperasi yang didirikan oleh instansi pemerintahan.