“DPRD bersama Pemprov Kaltim bertugas membentuk Perda yang kemudian dijadikan payung hukum untuk pedoman penyelenggaraan pemerintah daerah,” ucapnya.
Browsing: Hasanuddin Mas’ud
“Saya ingin fokusnya ke Indeks Human Development, soal infrastruktur, taraf hidup, ekonomi, pendidikan,” ungkapnya dengan tegas dalam Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Kaltim, Senin (8/1/2024).
“Indikator daerah itu tentu ada kontribusi pendapatan regional bruto dari sektor industri pengolahan, ada persentasenya, ada gini rasio, soal pengangguran yang berdampak pada kemiskinan, kemudian ada penurunan intensitas gas rumah kaca,” ujarnya.
“Kalau bicara kuota, saya pikir pasti sesuai dengan ajuan, cuma mungkin adalah menjadi tepat guna atau tidak sebenarnya alokasi BBM ini yang kemudian menjadi isu setiap tahunnya. Terkait distribusi, pasti ini ada disparitas harga,” ujar pria yang biasa disapa Tyo ini.
“Kami sebagai Komisi II yang memproses, yang kemudian disetujui oleh pimpinan dan badan anggaran,” ungkap pria yang biasa disapa Tyo ini.
“Maka dapat disimpulkan bahwa laporan akhir Komisi II DPRD Provinsi Kaltim yang telah disampaikan pada rapat paripurna hari ini sesuai dengan tata tertib dewan. Untuk itu, Raperda ini kita sahkan menjadi Perda,” ungkap Hasanuddin Mas’ud di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim, Kamis (16/11/2023).
“Mengisi kemerdekaan ini harus punya rasa memiliki kemudian membangun dan mempertahankan, terus mawas diri dan tanggung jawab,” ungkapnya
Bahkan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim kemarin, andaikan bisa kita pakai APBD saja untuk sekitar 3 ribu ASN seluruh Kaltim. Saya kira kita cukup, tapi aturan yang membenturkan itu
Kami sangat mengapresiasi Pansus pajak daerah dan retribusi daerah yang telah memberikan rekomendasinya untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi pasca ditetapkan Perda ini dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah di wilayah Kaltim
“Harapannya semoga bisa memimpin kaltim lebih maju,” katanya.