Browsing: MK

JAKARTA: Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan penetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…

JAKARTA: Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ramai dipersoalkan publik sejak diberlakukan…

JAKARTA: Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menutup perdebatan panjang mengenai status administratif Sidrap. Dalam sidang pleno yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Rabu, 17 September 2025, MK menolak…

SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud memastikan upaya mediasi sengketa batas wilayah Kampung Sidrap antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur yang difasilitasi Pemerintah Provinsi…

SAMARINDA: Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan jadwal pemilihan umum (pemilu) nasional dan pemilu daerah dengan jeda…

SAMARINDA: Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, merespons positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah akan dipisahkan. Dalam…

SAMARINDA: Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Kutai Kartanegara (Kukar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), kembali digegerkan atas dikabulkannya gugatan Pasangan Calon (Paslon) Dendi Suryadi dan Alief…

JAKARTA : Mengantisipasi pengaturan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi perusahaan asuransi, lembaga penjamin, dana pensiun serta lembaga khusus bidang PPDP. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan …

“Jika ada perpanjangan, berarti akan mengubah timeline ke belakang. Mudah-mudahan nanti ada masa perpanjangan, misalnya jika hanya satu calon yang mendaftar berdasarkan perhitungan perolehan suara dari partai politik,” jelas Firman saat diwawancarai, Kamis (22/8/2024).

“Kita tetap tunggu aturan juknis terbaru. Jika peraturan tersebut terbit dan mengakomodir putusan MK, maka persyaratan pencalonan tidak lagi menggunakan syarat 20% jumlah kursi atau 22% suara sah parpol di DPRD. MK telah memutuskan ambang batas baru berkisar 6,5 hingga 10 persen dari jumlah suara sah pada Pemilu 2024,” jelas Firman.