Browsing: Muhammad Samsun

SAMARINDA: Isu pemangkasan usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur dari 160 menjadi hanya sekitar 20 program mengemuka dalam pembahasan awal RKPD 2027. Namun hingga kini,…

SAMARINDA: Sebanyak 160 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim hingga kini belum memiliki kepastian untuk diakomodasi dalam…

SAMARINDA: DPRD Kaltim menilai jawaban Pemprov atas pandangan fraksi-fraksi terkait Perubahan APBD 2025 terlalu normatif. Sejumlah anggota dewan menekankan agar respons pemerintah tidak sekadar formalitas, melainkan…

SAMARINDA: Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kaltim, Muhammad Samsun bahwa bantuan sosial (bansos), hibah, dan bantuan keuangan (bankeu) tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam…

SAMARINDA : Kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya mulus menjadi kendala tersendiri bagi para pemudik yang melintasinya saat menjelang Lebaran 2025. Warga khawatir, kondisi jalan seperti…

“Tentu ini tugas kita bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

“Saya dan kami semua sepakat, jangan hanya sampai di pokir (pokok-pokok pikiran, *red* ) saja, tapi harus dilihat untuk dirumuskan dalam berbagai program dan kegiatan berbasis RPJMD dan RKPD yang sudah kita sepakati bersama,” kata Akmal.

“Saya belum analisa detail terkait UMP yang layak berapa. Tentunya kita ingin menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang sehat di Kaltim, tapi juga berdampak terhadap peningkatan masyarakat Kaltim, terkhusus kesejahteraan buruh,” kata Samsun.

“Pejabat pemerintahan mesti berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, termasuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” ungkapnya saat diwawancarai di Gedung D DPRD Kaltim, Jum’at (24/11/2023).

“Yang kita bahas tadi terkait perencanaan dan pelaksanaannya itu kira-kira sudah berapa persen, potensi serta masalahnya ada di mana. Ini salah satu cara kita menyikapi arahan KPK,” ujar Muhammad Samsun.