Browsing: Pemprov Kaltim

SAMARINDA: DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengevaluasi kebijakan pengalihan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi puluhan ribu warga, yang sebelumnya ditanggung…

SAMARINDA: Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim), Jaya Mualimin, memberikan penjelasan terkait kebijakan pengalihan atau redistribusi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen PBPU dan BP…

SAMARINDA: Wali Kota Samarinda, Andi Harun melayangkan kritik tajam terkait aspek legalitas kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut berupa pengembalian tanggung jawab iuran Jaminan…

SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda secara tegas menolak kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pengalihan pembiayaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen pekerja bukan penerima…

SAMARINDA: Wali Kota Samarinda Andi Harun melontarkan protes keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengalihkan pembiayaan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi puluhan ribu…

BONTANG: Rencana proyek optimalisasi Waduk Kanaan di Kota Bontang terpaksa ditunda. Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memutuskan tidak melanjutkan program tersebut pada tahun ini karena keterbatasan kemampuan…

SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih menunggu keputusan final dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terkait wacana penghapusan bantuan keuangan (bankeu) untuk kabupaten/kota pada 2027.…

SAMARINDA: Kepergian Meiliana binti Muhammad Adnan Sabirin atau yang akrab disapa Bunda Mei meninggalkan duka mendalam bagi jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sosoknya dikenang sebagai figur…

SAMARINDA: Kabar duka menyelimuti Kalimantan Timur (Kaltim). Mantan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Meiliana binti Muhammad Adnan Sabirin berpulang ke rahmatullah pada…

SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan penanganan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus dilakukan secara terpadu lintas sektor. Hal ini menyusul masih adanya…