Browsing: Perda

“Kita ingin masukan-masukan tadi, banyak sekali kan. Artinya kita ingin perda ini betul-betul eksplisit, artinya jelas mengatur segala aspek tentang pendidikan,” ungkap Deni saat ditemui di Kantor DPRD pada Senin, (12/8/2024).

“Perda RPJPD ini nantinya juga akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 dan mulai diarusutamakan dalam penyusunan RKPD
Kaltim 2025 sebagai fondasi tahun awal pelaksanaan rencana jangka panjang daerah,” jelasnya.

“Kami mengundang berbagai OPD untuk memastikan bahwa tiap aspek dalam usaha kepariwisataan ini terkait dan terkoordinasi dengan baik,” ucap Abdul Khairin di Ruang Rapat Gabungan Lt. I DPRD Kota Samarinda, Selasa (30/4/2024).

“Perda terkait angkutan online, segera kita siapkan melalui DPRD Kaltim,” kata Akmal usai menerima AMKB di VVIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (29/3/2024).

“Ada pihak yang tidak sadar aturan. Saya kira wilayah itu wilayah penegakan hukum, maka semoga dengan perda ini ada kesempatan untuk memberi sanksi yang tegas kemudian ada kesungguhan melakukan pengawasan,” kata Ismail.

“Kami melihat banyak sekali aturan-aturan di atasnya sudah berubah mulai undang-undang (UU), sekarang UU sedang di bahas di DPR RI tentang Sistem Pendidkan Nasional (Sisdiknas), lalu PP nya juga berubah dan Permendikbud nya berubah otomatis ke bawahnya juga akan berubah,” ucapnya.

“Perda Pendidikan kita itu kan 2013, perda itu sudah cukup lama karena di perda itu masih ada SMA dan SMK. Sementara SMA dan SMK sementara itu sudah menjadi kewenangan provinsi,” jelas Asli saat Hearing bersama Pansus IV DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (13/3/2024).

“Saya minta kepada teman-teman kabupaten/kota tolong beri kemudahan karena ini permintaan dari Bapak Presiden. Beri kemudahan dan kenyamanan dalam berinvestasi,” kata Akmal.

“Tentunya dalam hal proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Makanya kemarin kita, mengundang dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kaltim, kemudian dari balai bahasa,” ungkapnya.

Kita ingin memaksimalkan potensi pajak dan retribusi daerah, terutama dari sektor alat berat, kendaraan bermotor, dan bahan bakar