“Tentunya kita prihatin ya, contohnya jalan dari Samarinda menuju Sendawar atau Kutai Barat, di beberapa titik masih banyak jalan yang rusak. Tentu ini mengganggu dan memperlambat perkembangan pembangunan,” ujar Anggota DPRD asal Kukar ini.
“Tentunya dalam hal proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Makanya kemarin kita, mengundang dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kaltim, kemudian dari balai bahasa,” ungkapnya.
Ini sebagai langkah pondasi awal kita untuk memungkinkan serta bukan hanya jenis kelamin bagian dari objek saja tetapi bagaimana kita fasilitasi bagaimana perempuan ikut bagian dalam proses,
Samarinda – Tingkat pengangguran di Kaltim sampai pada Februari 2022 berdasarkan informasi data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim turun 0,04 persen dari tahun 2021. Meski demikian,…
