Browsing: Satpol PP

SAMARINDA: Satpol PP Kalimantan Timur menemukan indikasi kuat penyalahgunaan area Kawasan eks Bandara Temindung untuk aktivitas terlarang, seperti konsumsi lem, transaksi narkoba, hingga praktik prostitusi. Temuan…

SAMARINDA: Viral sebuah video di media sosial yang menampilkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda membubarkan aksi galang dana oleh sejumlah mahasiswa di…

SAMARINDA: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk aktivitas yang mengganggu ketertiban umum…

SAMARINDA : Dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah yang aman dan nyaman, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda melakukan penertiban penjual…

SAMARINDA : Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra mengingatkan pentingnya sosialisasi terkait Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum) yang…

JAKARTA : Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dhahana Putra, menyoroti pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah. Menurut Dhahana,…

“Isinya hampir semua bidang dimasukkan, seperti Perda minuman keras dan anak jalanan, yang sebenarnya sudah diatur dalam Perda lain di bawah OPD Dinas Sosial. Ini jatuhnya sapu jagat,” ungkap Deni.

“Mereka ini lagi semangat-semangatnya bertugas dengan kepemimpinan barunya. Tapi dari sisi SDM-nya saja Satpol PP ini masih kekurangan,” ucapnya seusai memimpin Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Raperda Trantibum), Rabu (22/5/2024)

“Saya bersama Bapak Bupati akan terus mencoba mengingatkan perusahaan terkait bahwa ada Perda yang mengatur ketertiban pemanfaatan fasilitas masyarakat seperti jalan umum,” kata Akmal.

Bahkan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim kemarin, andaikan bisa kita pakai APBD saja untuk sekitar 3 ribu ASN seluruh Kaltim. Saya kira kita cukup, tapi aturan yang membenturkan itu