JAKARTA: Kementerian Koperasi (Kemenkop) mempercepat proses pembangunan fisik gudang, gerai, dan sarana pelengkap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia.
Upaya percepatan ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Koperasi dan Menteri Pekerjaan Umum (MenPU).
Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dengan MenPU Dody Hanggodo, yang turut dihadiri PT Agrinas Pangan Nusantara di Jakarta, Jumat, 7 November 2025.
Menkop Ferry Juliantono menjelaskan, pertemuan dengan MenPU Dody Hanggodo ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan fisik Kopdes Merah Putih.
“Hal ini menindaklanjuti Inpres 17/2025, di mana masing-masing kementerian mendapat tanggung jawab. Kami melakukan harmonisasi dan penyelarasan, karena Kemenkop tidak memiliki kapasitas teknis pembangunan fisik,” papar Menkop Ferry.
Dalam Inpres 17/2025, Kementerian PU bertugas menetapkan standar bangunan dan memberikan supervisi teknis.
Proses pembangunan fisik saat ini sedang dilaksanakan oleh PT Agrinas.
Berdasarkan data Kemenko Pangan, telah terinventarisasi 11 ribu titik lokasi.
Setelah dilakukan verifikasi faktual terkait kesesuaian dan status lahan, proses pembangunan gudang dan gerai Kopdes Merah Putih bisa berjalan.
“Kami optimistis, In Syaa Allah, pada Maret 2026 pembangunan fisik Kopdes Merah Putih bisa diselesaikan di seluruh Indonesia,” ucap Menkop.
Menkop menambahkan, hingga Maret 2026, pemerintah menargetkan total 80 ribu gerai dan gudang koperasi dapat diselesaikan secara keseluruhan.
“Dari data sementara, sebanyak 7.923 unit bangunan sedang dalam tahap konstruksi, termasuk yang ditangani PT Agrinas. Sebagian di antaranya sudah menerima pembayaran uang muka,” jelasnya.
Pada November ini, Kemenkop menargetkan jumlah tanah yang siap dibangun mencapai 40 ribu lokasi.
Dari angka tersebut, 20 ribu lokasi ditargetkan sedang dibangun pada November, dan akan dipercepat menjadi 40 ribu hingga 50 ribu lokasi pada Desember.
Seluruh lahan yang sudah diverifikasi akan mulai dibangun pada Januari 2026.
“Supervisi teknis dari Kementerian PU adalah aspek penting. Pelibatan PU menjadi mutlak karena kami tidak memiliki kapasitas teknis dalam pembangunan fisik,” terang Menkop Ferry.
Sementara itu, MenPU Dody Hanggodo menyatakan pihaknya hanya akan menyiapkan desain prototipe bangunan.
“Prototipe itu akan mengacu pada kualitas bangunan sesuai kondisi daerah, seperti harus tahan gempa,” kata MenPU.
Meskipun demikian, MenPU mengakui bahwa pembangunan akan mempertimbangkan kearifan lokal jika bahan bangunan tahan gempa tidak tersedia.
Koordinasi intensif akan dilakukan melalui Balai Cipta Karya dan Balai Bina Konstruksi di daerah.
MenPU menyatakan kesiapan dan dukungan penuh terhadap program strategis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto ini, setelah sebelumnya sukses mengerjakan pembangunan dapur MBG dan sekolah rakyat.
