KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara vitual, Senin, 24 Maret 2025.
Tujuan dilangsungkannya rakor untuk membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025.
Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mengikutinya dari Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar.
Dalam rapat tersebut, Mendagri menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok. Apalagi, saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti bulan Ramadan dan Idulfitri.
Stabilitas harga, menurutnya, tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah tetapi juga pada pengelolaan rantai pasok yang efektif di daerah.
Tito Karnavian menyebutkan sejumlah faktor yang berpotensi memicu inflasi. Mulai dari gangguan pasokan pangan, kelancaran distribusi, hingga dampak cuaca ekstrem.
Ia secara khusus meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai lonjakan harga pada sejumlah komoditas strategis. Komoditas itu, seperti cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, daging ayam ras, daging sapi, serta minyak goreng.
“Oleh karena itu, daerah harus menerapkan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” ujar Tito.
Strategi ini, menurutnya, merupakan kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah potensi tekanan inflasi.
Kepala Bagian Perekonomian Setkab Kukar Haryo Martani memastikan bahwa pihaknya akan menjalankan strategi 4K secara optimal.
Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga bahan pokok yang bergejolak.
“Jika strategi 4K ini berjalan dengan baik, insyaallah harga komoditas pangan di Kukar bisa terkendali,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Kukar juga berupaya mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah dengan mendorong produksi lokal.
Salah satu program yang tengah berjalan adalah penanaman cabai oleh kelompok Wanita Tani yang didukung oleh Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan.
“Cabai sudah ditanam pada Desember kemarin, dan di bulan Maret ini sudah bisa panen, sehingga bisa cukup membantu Pemkab Kukar untuk menekan harga cabe,” kata Haryo.
Lebih lanjut, jelas Haryo, upaya pengendalian inflasi di Kukar juga diperkuat dengan kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program tersebut bertujuan menyediakan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar. (Adv)