SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim siap mengawal Badan Gizi Nasional (BGN) agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa berjalan dengan baik di Benua Etam.
“Saya sangat setuju program Bapak Presiden ini. Menurut saya ini luar biasa. Saya cocok sekali,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr Dadan di Ruang Kerja Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa, 8 Juli 2025.
Harum, sapaan akrabnya pun memaparkan tantangan pelaksanaan SPPG kepada Kepala BGN.
Ia menyebut, dengan luas wilayah 127.000 km2 dan penduduk 4,1 juta jiwa, Kaltim memiliki letak geografi yang cukup sulit.
Ia mengaku, beberapa wilayah masih terhalang akses infrastruktur sehingga tidak mudah dijangkau sehingga penempatan SPPG di daerah-daerah pedalaman dan terpencil pasti akan menghadapi tantangan yang lumayan rumit.
Bukan hanya persoalan jarak dan infrastruktur, jumlah penduduk dan jumlah sekolah pun masih belum banyak, baik untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), apalagi sekolah menengah atas (SMA) seperti di kawasan pesisir seperti Sepatin, Tani Baru, Muara Pantuan di Kutai Kartanegara.
Selain itu, dirinya juga memastikan terkait jangka waktu dan evaluasi kerja sebab hal ini bisa menjadi pertanyaan para mitra SPPG.
Ia mencontohkan, untuk daerah kota seperti Balikpapan, SPPG berjalan baik seperti yang baru saja diresmikan Polda Kaltim belum lama ini.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun berharap, standarisasi SPPG untuk daerah pedalaman dan terpencil bisa disesuaikan.
Harum mengungkapkan Pemprov Kaltim akan mengundang para bupati dan wali kota untuk membahas kesiapan daerah, terutama untuk pemilihan lokasi SPPG dan homebase mereka di daerah-daerah dalam waktu dekat.
Gubernur berharap, program ini akan membantu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Kaltim yang masih tinggi mengingat aktivitas SPPG juga akan bersinggungan dengan petani dan peternak, nelayan serta pedagang untuk mengisi kebutuhan beras, sayur mayur, telur, ayam, ikan dan kebutuhan memasak lainnya.
Ia meyakini, triliunan rupiah akan mengalir ke Kaltim dari aktivitas SPPG ini.
Kepala BGN Dr Dadan menuturkan, setidaknya akan dibangun tiga SPPG di setiap kabupaten dan kota di Kaltim. Secara keseluruhan, BGN akan membangun 350 SPPG dimana setiap SPPG akan mendapat alokasi Rp10 miliar per tahun.
SPPG, lanjutnya, akan menjadi elemen penting pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimana SPPG nantinya akan bertugas memasak dan menyediakan menu makan bergizi sesuai standar gizi nasional serta memastikan makanan bergizi terdistribusi dengan baik kepada masyarakat penerima manfaat.
“Setiap SPPG akan diisi tiga personel. Kepala satuan, ahli gizi dan akuntan. Sedangkan untuk relawan kita siapkan sekitar 50 orang,” paparnya.
Ia menambahkan, Kepala SPPG adalah pegawai pusat, sedangkan akuntan dan ahli gizi adalah sumber daya manusia lokal yang diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga kerja yang terserap di seluruh Indonesia sekitar 30.000 orang.
Tampak hadir dalam pertemuan itu, Sekda Sri Wahyuni, Asisten Administrasi Pembangunan Ujang Rachmat dan sejumlah kepala OPD Pemprov Kaltim. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi