SAMARINDA : Momen kunjungan kerja (kunker) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Balikpapan untuk melakukan inventarisasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rupanya dijadikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, untuk menyampaikan aspirasi, pada Selasa 25 Februari 2025.di Balaikota Pemkot Balikpapan.
“Ya kita menilai banyak pendapatan PNBP Kaltim ternyata terlalu kecil. Karena itu, kita minta kepada Komite IV ketika penyusunan rancangan di Senayan dapat dinaikkan, sehingga PNBP Kaltim atau bagi hasil ke Kaltim pun lebih besar,” pintanya.
Hal itu ia katakan saat menerima kunker Komite IV DPD RI dengan agenda Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP.
Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur mencatat, realisasi penerimaan pajak di wilayah itu mencapai Rp39,25 triliun atau 97,40 persen dari target tahun 2024.
“Ternyata, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yakni sampai dengan Desember 2024 mencapai Rp3,44 triliun. Sedangkan yang kita setorkan ke pusat berpuluh-puluh triliun,” ungkapnya.
Penerimaan tersebut bersumber dari seluruh jenis realisasi PNBP, meliputi PNBP lainnya dan
pendapatan badan layanan umum (BLU) dengan didominasi oleh pendapatan jasa kepelabuhanan
dan pendapatan jasa layanan pendidikan.
Menurutnya, Kaltim berhak menerima dana bagi hasil (DBH) yang lebih besar. Sebab jika DBH dari PNBP besar, maka otomatis akan berdampak pada APBD uang meningkat.
“Kita maunya fifty-fifty ya 50:50, tapi tentu nggak mungkin. Karena, dalam rancangan itu ada uji publik dan sebagainya. Tentu, kita akan mengeceknya,” tegasnya.
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi yang memimpin kunker tersebut mengapresiasi aspirasi Pemprov Kaltim yang menuntut agar porsi penerimaan PNBP ke Kaltim lebih ditingkatkan.
“Kaltim minta bagi hasil daerah lebih besar porsinya untuk daerah penghasil karena Kaltim daerah penghasil minyak dan gas,” ucapnya.
Tampak hadir, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim Ujang Rachmat dan Kepala OPD Pemprov Kaltim terkait, Perusda Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan, termasuk 11 anggota DPD RI Komite IV.