Bontang – Demi menekan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memutuskan untuk tidak membeli mobil dinas baru untuk pejabat.
Hal tersebut dikatakan Wali Kota Bontang Basri Rase saat ditemui awak media di Pendopo Rujab, Jumat (8/10/2021).
“Ada dua opsi, pertama dengan sistem sewa dan kedua pengganti jasa transportasi,” ungkapnya.
Lanjut Basri, pengganti jasa transportasi adalah para pejabat akan diberikan uang tunjangan kendaraan operasional, sehingga para pejabat bisa menggunakan mobil pribadi untuk dukungan pekerjaan.
“Saya lebih memilih untuk menggunakan pengganti jasa transportasi, sebab lebih mudah dan anggaran yang dikucurkan kecil, dari pada menggunakan sistem sewa bakal ruwet urusannya,” terangnya.
Namun rencananya dan kebijakan itu mulai diterapkan setelah koordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) selesai.
“Saya meminta LAN untuk mengkaji agar tidak ada temuan di kemudian hari,” ungkapnya.
Adapun tidak membeli mobil dinas pejabat demi menghemat anggaran merupakan usulan salah satu Anggota DPRD Kota Bontang Bakhtiar Wakkang pada 30 September 2021 saat rapat paripurna.
Menurutnya, jika pemerintah daerah dalam setahun tidak membeli mobil dinas akan menghemat APBD mencapai Rp 80 miliar dari pengadaan mobil dinas.
“Saya hitung dengan sistem sewa dapat mengamankan APBD kita sekitar Rp 80 miliar dalam setahun, bahkan anggaran perawatan juga bakal kurang,” tutupnya.
