SAMARINDA: Media Sukri Indonesia (MSI) Group berkomitmen penuh dalam memperkuat profesionalisme jurnalisnya dengan mewajibkan seluruh wartawan di bawah naungannya untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Langkah strategis ini diambil guna memastikan setiap produk jurnalistik memenuhi standar etika sekaligus meningkatkan posisi tawar jurnalis di era digital.
CEO MSI Group, Mohammad Sukri, menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting yang berdampak langsung pada kesejahteraan.
“Perusahaan di MSI Group mengajak semua wartawan harus UKW. Karena itu kompetensi. Kompetensi itu akan menambah salary (gaji), kompetensi itu akan menambah jaringan,” tegasnya dalam keterangan pers, Minggu, 1 Maret 2026.
Selain fokus pada sertifikasi, Sukri menuntut produktivitas tinggi dari para jurnalis muda dengan target minimal lima berita per hari. Ia turut membandingkan tantangan zaman dulu, di mana wartawan harus ke warnet untuk mengirim berita, dengan kemudahan digitalisasi saat ini.
“Kenapa kita tekankan teman-teman kalau bisa di atas lima berita? Karena dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Dengan kemampuan digitalisasi tentunya akan lebih mudah,” tuturnya.
Ia juga meminta wartawan untuk selalu menyiapkan ide liputan sejak dari rumah serta memperluas jaringan narasumber yang kompeten.
Untuk memacu kinerja, MSI Group menerapkan sistem penilaian di mana setiap karya jurnalistik dicatat dalam data khusus sebagai bahan evaluasi. Sukri mendorong terciptanya persaingan sehat antarwartawan sebagai motor penggerak kemajuan perusahaan.
Sebagai reward, Sukri mengatakan MSI Group menjanjikan berbagai kejutan, termasuk peluang pemberangkatan umrah melalui skema bantuan bersama antara perusahaan dan wartawan.
“MSI selalu membuat kejutan-kejutan untuk wartawan. Saya pernah merasakan sulitnya jadi wartawan, bahkan sebulan tanpa gaji. Saya tidak ingin wartawan saya mengalami hal serupa,” ungkap Sukri.
Di sisi lain, MSI Group juga memperkuat peran eksternalnya. Sukri mengaku bahwa dalam waktu dekat, perusahaan berencana menjalin kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperkuat fungsi edukasi dan pengawasan publik.
Menutup penyampaiannya, Sukri terus mewajibkan setiap wartawan untuk patuh pada Kode Etik Jurnalistik kendati mengejar kecepatan semata. Hal ini dilakukan agar informasi yang dipublikasikan memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
