SAMARINDA: Tragedi memilukan meninggalnya seorang anak berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat tekanan ekonomi menjadi peringatan serius bagi daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menilai kondisi serupa berpotensi terjadi jika sistem perlindungan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan tidak diperkuat sejak dini.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa wilayah pedalaman di Kaltim, khususnya Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, masih menghadapi tantangan serius dalam hal akses dan keadilan pendidikan.
“Walaupun kasus ini terjadi di NTT, kita tidak boleh merasa aman. Di wilayah pedalaman Kaltim, masih ada keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anaknya,” ujar Agusriansyah saat dihubungi Narasi.co, Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menyoroti persoalan klasik yang kerap ditemui di daerah 3T, mulai dari keterbatasan ekonomi keluarga, jarak tempuh sekolah yang jauh, hingga belum optimalnya pendataan penerima bantuan pendidikan.
Menurutnya, persoalan data menjadi kunci karena sering kali anak-anak yang paling membutuhkan justru tidak terjangkau bantuan.
“Masalahnya bukan hanya ada atau tidaknya program, tetapi apakah data penerima bantuan benar-benar valid dan menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur VI yang meliputi Kutai Timur, Berau, dan Kota Bontang, Agusriansyah menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah agar tragedi serupa tidak terulang.
Ia mendorong penguatan validasi data keluarga miskin, penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran, serta perluasan layanan pendampingan psikososial di sekolah-sekolah, terutama di wilayah terpencil.
“Pendidikan tidak cukup hanya membangun sekolah. Negara harus memastikan anak-anak bisa bersekolah tanpa tekanan ekonomi dan mental. Jangan sampai anak-anak kita merasa sendirian menghadapi beban hidup,” tegasnya.
Selain itu, Agusriansyah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, sekolah, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi tumbuh kembang anak.
“Jangan tunggu ada korban baru bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Pendidikan adalah investasi kemanusiaan, bukan sekadar urusan anggaran,” pungkasnya.
