SAMARINDA : Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Udin, menyayangkan Gubernur Kaltim Isran Noor yang cukup sering tidak menghadiri rapat-rapat paripurna.
Selama ini hanya diwakili oleh wakil gubernur atau sekretaris daerah.
“Pentingnya beliau di rapat paripurna adalah mempertanggungjawabkan apa yang beliau sudah kerjakan selama ini,” kata Udin usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar Samarinda, Rabu (21/6/2023).
Ia mengkritisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, sekaligus mempertanyakan terkait penyerapan anggaran karena ditemui Silpa mencapai Rp6 triliun lebih yang memang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan Kaltim.
“Yang jadi pertanyaan kenapa jadi Silpa. Ini yang perlu kita pertanyakan ke Pak Gubernur tapi lagi-lagi tidak pernah hadir di rapat paripurna. Tidak lebih dari lima kali Pak Gubernur hadir kegiatan paripurna di DPRD Provinsi Kaltim padahal rapat paripurna ini sah dan diakui oleh negara,” sayangnya.
Politisi Fraksi Golkar itu meminta Isran untuk bertanggung jawab mengenai apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa harus sampai ada Silpa.
“APBD kita besar, Rp17 triliun. Belum lagi tahun depan mungkin mencapai Rp20 triliun karena ada bagi hasil sawit dengan penjualan karbon kita kemarin,” sebutnya.
Untuk itu, ia sangat mengharapkan kehadiran orang nomor satu Benua Etam itu untuk memberikan masukan-masukan atas apa yang akan dicapai di tahun berikutnya.
“Walaupun sebenarnya beliau sudah habis masa jabatannya tiga bulan lagi atau tepatnya di bulan September, tapi kan paling tidak beliau sudah punya blue print apa sebenarnya yang ingin dibangun di 2024,” jelasnya. (*)