SAMARINDA : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Heni Purwaningsih menyebut Kaltim masih menggantukan 80-90 persen kebutuhan pokok dari luar daerah.
Ia mengungkapkan, ada beberapa permasalahan terkait dengan stok atau pasokan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Permasalahan kenaikan harga kebutuhan pokok mungkin disebabkan pasokan ketersediaan. Di sisi lain ada pelaku usaha yang masih mengambil kesempatan di setiap momen HKBN, entah Hari Raya Idul Fitri maupun Natal dan tahun baru,” ujarnya.
Hal itu ia katakan saat menjadi moderator pada Forum Hari Besar Keagamaan Nasional Barang Kebutuhan Pokok Tahun 2024 “Menjaga Stabilisasi Pasokan dan Harga Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru” di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (3/12/2024).
Dalam diskusi ini, Heni mengaku tema khusus yang diangkat lebih intensif terkait stok barang kebutuhan pokok.
Ia menjelaskan, permasalahan stok menjadi urgent karena dengan mengetahui persediaan pasokan, maka pemerintah bisa menganalisa hal-hal yang dilakukan untuk stabilisasi.
“Tugas stabilisasi dan ketersediaan bahan pokok ini tak hanya tugas pemerintah. Para pelaku usaha juga bisa berkontribusi dan mendukung tercapainya stabilisasi,” tegasnya.
Selain memang masih memasok dari luar daerah, lanjutnya, permasalahan lainnya ialah panjangnya distribusi pasokan dari daerah produsen akibat infrastruktur.
“Dari daerah pemasok bisa sampai rantai keempat sebelum kebutuhan pokak sampai ke konsumen. Ini yang menimbulkan harga menjadi tinggi,” terangnya.
Kemudian masih banyak gudang yang tak meiliki nomor tanda daftar gudang dimana mereka yang memiliki nomor wajib melaporkan jumlah dan jenis barang di gudang.
Heni menyampaikan, berdasarkan hasil pengawasan gudang, jumlah gudang di Kaltim yang terdata di dalam sistem OSS TDG ada sebanyak 345 gudang.
“296 gudang non bahan pokok, 49 nya itu lah sudah terdaftar di dalam TDG. Distribusinya masih di Kota Bontang 6, Balikpapan 28, Samarinda 12, Kutai Kartanegara 2 dan PPU 1. Lainnya masih 0. Ini menjadi tugas bersama untuk mengawal data stok di gudang termonitor dengan baik,” paparnya.
Adapun narasumber dihadirkan pada forum, perwakilan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kaltim dan Kepala KSOP Kelas I Balikpapan. Hadir pula, Sekda Kaltim Sri Wahyuni.(*)