KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, Selasa, 22 April 2025.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan sebagai fondasi untuk melangkah lebih konkret.
Forum diskusi yang menjadi bagian dari agenda Musrenbang, menurut Edi, telah membuka ruang bagi penyampaian berbagai usulan strategis dari para pemangku kepentingan.
Ia menilai sebagian besar masukan telah sesuai dengan arah kebijakan yang tengah dibangun oleh pemerintah daerah.
“Forum diskusi ada beberapa yang disampaikan akan menjadi perhatian. Sebagian besar itu masuk dalam kerangka kebijakan misalnya terkait dengan konektivitas infrastruktur antardesa, program pangan pertanian,” ujarnya.
Pernyataan Edi Damansyah ini menggambarkan kebutuhan mendesak yang dihadapi wilayah Kukar. Mulai dari konektivitas infrastruktur antarwilayah desa yang selama ini menjadi penghambat distribusi hasil pertanian, hingga penguatan ketahanan pangan melalui program pertanian yang inklusif dan berbasis potensi lokal.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung catatan khusus terkait kelompok rentan yang kerap luput dari perhatian pembangunan.
“Tadi ada beberapa catatan khusus terkait fasilitas prasarana disabilitas. Tapi yang penting tadi sinergitas antara pemerintah kabupaten, provinsi dan nasional,” kata Edi Damansyah kepada awak media usai kegiatan.
Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah berusaha menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan keadilan sosial. Sebuah langkah yang tak hanya membutuhkan kemauan politik, tetapi juga konsistensi dalam implementasi di lapangan.
Edi menyebut bahwa dokumen perencanaan RKPD 2026 semestinya tak hanya menjadi kumpulan angka dan tabel, melainkan cerminan dari semangat kerja kolaboratif yang mulai terbangun di tingkat lokal.
“Semoga semangat RKPD 2026 ini wujud konkret kerja bersama itu betul-betul bisa sudah mulai tertuang dalam dokumen perencanaan ini,” ujarnya penuh harap.
Dalam forum yang sama, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur turut memberikan penekanan bahwa perhatian provinsi terhadap Kukar tetap menjadi prioritas.
Hal ini menurut Edi adalah sinyal positif bahwa pola hubungan antarlembaga pemerintah mulai terbangun secara sehat dan konstruktif.
“Perwakilan Bappeda Provinsi Kaltim sudah menyampaikan bahwa provinsi Kaltim di Kutai Kartanegara sinergitasnya bagus. Dan, semoga model seperti ini terus dibangun dan terjaga dengan baik,” tuturnya.
Sebagai lanjutan dari Musrenbang, Pemkab Kukar juga akan menggelar Forum Diskusi Tematik. Forum ini dirancang untuk mempertajam prioritas pembangunan yang telah dirangkum dalam perencanaan awal.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk konkret dari pendekatan partisipatif yang kini mulai diperkuat pemerintah.
“Nanti setelah ini ada lanjutan Forum Diskusi Tematik untuk mempertajam lagi beberapa prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tutur Edi Damansyah.
Lebih lanjut, Ia mengatakan musrenbang RKPD 2026 di Kukar tak hanya menjadi forum tahunan yang bersifat administratif. Namun, juga medan uji dari komitmen politik dan profesionalisme birokrasi dalam menjemput aspirasi rakyat.
Di tengah dinamika Ibu Kota Nusantara yang terus bergerak cepat, Kukar tak ingin hanya menjadi penonton. Melalui forum-forum semacam ini, jalan menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan mulai dipetakan dengan lebih terarah. (Adv)