SAMARINDA: Wacana penundaan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 di Kabupaten Paser mulai mengemuka seiring penyesuaian anggaran daerah dan pemangkasan dana hibah olahraga di tahun depan.
Usulan tersebut muncul dari forum internal dinas olahraga kabupaten/kota yang menilai kondisi fiskal tidak memungkinkan seluruh daerah ikut serta secara penuh.
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim, Rasman Rading, menyebutkan dinamika anggaran tahun 2026 menciptakan situasi yang serba dilematis bagi pelaksana Porprov.
Turbulensi APBD daerah dinilai berpotensi menghambat kesiapan kontingen kabupaten/kota.
“Dengan kondisi anggaran seperti sekarang, memang muncul usulan agar Porprov ditunda dulu. Bukan dihentikan, tapi melihat situasi dan kondisi keuangan daerah,” jelas Rasman di Samarinda, Selasa, 9 Desember 2025.
Menurutnya, penundaan dimaksud bersifat opsional, bergantung pada kemampuan pembiayaan daerah.
Beberapa daerah dikhawatirkan tidak dapat mengalokasikan anggaran keikutsertaan jika pelaksanaan tetap dipaksakan pada 2026.
“Pertengahan tahun nanti kita lihat lagi kondisinya. Kalau situasinya sama seperti yang dikhawatirkan, bisa dipastikan ada daerah yang tidak menganggarkan untuk Porprov,” tambah Rasman.
Meski demikian, Dispora Kaltim menegaskan usulan tersebut belum menjadi keputusan.
Rasman menuturkan bahwa keputusan final ada di tangan Gubernur Kaltim, sebagai otoritas anggaran dan pembina olahraga daerah.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispora Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan belum menerima laporan resmi mengenai usulan penundaan tersebut.
Menurutnya, hingga saat ini Porprov tetap direncanakan berlangsung pada 2026, sesuai kalender pembinaan atlet menuju PON.
“Sampai sekarang Porprov masih sesuai rencana, digelar tahun depan. Target kita itu agar Porprov terlaksana di 2026 supaya 2027 kita masuk ke babak kualifikasi (Pra-PON), atlet sudah siap,” kata Faisal.
Faisal mengingatkan bahwa Porprov merupakan tahapan wajib sebelum persiapan kontingen Kaltim menuju PON 2028.
Tanpa ajang pencarian bakat dan seleksi regional, potensi perolehan medali Kaltim di ajang nasional dapat terganggu.
“Ada keinginan kepala daerah agar Kaltim masuk minimal tiga besar di PON 2028. Untuk mencapai target itu, persiapan harus dimulai lebih awal,” tegasnya.
Dispora membuka ruang evaluasi lanjutan pada pertengahan 2026 setelah melihat realisasi APBD.
Jika kondisi memungkinkan, Porprov dapat tetap digelar sesuai jadwal.
Namun bila tekanan fiskal semakin besar, opsi penundaan akan dibahas ulang bersama gubernur, KONI, serta Dispora kabupaten/kota.
Faisal juga berencana membentuk kelompok diskusi strategi bersama KONI Kaltim untuk merumuskan prioritas cabang olahraga dan model pembinaan baru di tengah keterbatasan anggaran.
“Kami sudah bicara dengan KONI soal target PON. Mudah-mudahan nanti kami bisa membuat forum taktis untuk memformulasikan strategi menuju juara umum atau tiga besar di PON,” tutup Faisal.
