SAMARINDA : Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi,saat menerima audiensi Kepala BKKBN Kaltim Sunarto dan Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN, Fungsional Ahli Madya dan Tim Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, meminta, agar lebih optimal dan memaksimalkan potensi sumber daya agar prevalensi stunting (tumbuh kembang anak tidak normal), bisa menurun.
Permintaan ini disampaikan Wagub Hadi Mulyadi, setelah menerima laporan dari BKKBN dan Satgas Stunting bahwa angka stunting di Kaltim mengalami peningkatan.”Menyikapi kenaikan angka stunting ini, perlu kerja keras lintas sektor. Kita harus serius dan cari pokok permasalahannya,” tegas Hadi di Samarinda, Rabu (15/2/2023).
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim, Hadi berharap, seluruh TPPS di tingkat provinsi bersama kabupaten dan kota, hingga tingkat kelurahan dan desa turut menyikapi kenaikan angka stunting ini.
“Pertemuan dan kerja sinergis harus terus ditingkatkan, terutama di tingkat lapangan dengan tim pendamping keluarga, baik kader PKK, bidan dan kader KB,” tuturnya.
Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sunarto mengungkapkan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 angka stunting di Kaltim naik 1,1 persen, dimana pada tahun 2021 sebesar 22,8 persen kemudian pada tahun 2022 menjadi 23,9 persen.
“Jadi kalau 2024 itu ingin mencapai target 14 persen, maka kita harus mampu menurunkan di angka 5,9 persen per tahun,” jelasnya.
Ia menambahkan, konvergensi dan kolaborasi harus terus dibangun lintas sektor dengan juga melibatkan stakeholders terkait.
“Upaya-upaya ke sana sudah kami susun bagaimana satu tahun bisa turun 5,9 persen,”pungkasnya.
Untuk diketahui, daerah yang mengalami kenaikan angka stunting diantaranya Kutai Kartanegara (27,1 persen), Samarinda (25,3 persen), Paser (24,9 persen), Balikpapan (19,6 persen) dan Kutai Barat (23,1 persen).
