SAMARINDA: Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menyoroti tingginya kebutuhan rumah layak huni dan mendorong percepatan realisasi Program Gratispol sebagai solusi awal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pernyataan ini disampaikannya dalam peringatan HUT ke-53 Real Estate Indonesia (REI) di Lamin Etam, Kamis (15 Mei 2025).
“Kaltim masih sangat membutuhkan perumahan layak bagi masyarakat,” ucapnya.
Ia menambahkan, dengan luas wilayah Kaltim yang mencapai lebih dari 127 ribu kilometer persegi, terdapat banyak area yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan perumahan skala besar maupun menengah.
Senada dengan Seno, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyebut bahwa dari sekitar 300 ribu rumah tidak layak huni di Kaltim, baru sekitar 26 ribu unit yang berhasil dibangun.
Laju pembangunan masih rendah, hanya sekitar 4.000 unit per tahun.
“Potensi untuk pengembang sangat besar di sini. Ini adalah kesempatan sekaligus tantangan,” kata Joko.
Menurut data proyeksi BPS, populasi Kaltim yang saat ini mencapai 4,26 juta jiwa diprediksi meningkat menjadi 6,5 juta jiwa pada 2045.
Peningkatan ini, terutama karena masuknya proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), dipastikan akan memperbesar kebutuhan akan hunian.
Meski secara ekonomi Kaltim tergolong kuat dengan pertumbuhan ekonomi 2024 mencapai 6,17 persen, PDRB per kapita Rp 212,18 juta (peringkat dua nasional), dan IPM 78,79 (peringkat tiga nasional) tantangan backlog perumahan masih menjadi pekerjaan rumah utama.
Kekurangan rumah terlihat nyata di berbagai daerah.
Samarinda mencatat backlog 124.578 unit dari sisi kepemilikan dan 51.069 unit dari sisi penghunian.
Kutai Kartanegara menghadapi kekurangan 34.101 unit (kepemilikan) dan 85.032 unit (penghunian).
Sementara Kutai Timur kekurangan 41.538 unit (kepemilikan) dan 11.615 unit (penghunian).
Kondisi serupa juga terjadi di Balikpapan, Bontang, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Berau, Penajam Paser Utara, dan Paser.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kaltim telah meluncurkan Program Gratispol, yaitu penghapusan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program ini bukan sekadar bantuan, tapi pintu awal untuk membuka kolaborasi lebih luas antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha,” ujar Seno Aji.
Forum HUT REI juga membahas peluang kolaborasi pembangunan di kawasan penyangga IKN seperti Kariangau (Balikpapan), Buluminung (PPU), dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kutai Timur), yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan properti baru.
Agenda pembangunan mencakup pengembangan smart grid, distribusi energi, pendidikan vokasi untuk tenaga kerja lokal, serta penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian dan irigasi.
Di sisi lingkungan, pemerintah menekankan pentingnya perlindungan kawasan hutan lindung Sungai Wain, ekosistem Teluk Balikpapan, dan DAS Mahakam, serta pembangunan infrastruktur air, termasuk Bendungan Batu Lepek.
Menutup sambutannya, Seno Aji mengajak para pengembang untuk menjadi bagian dari gerakan besar penyediaan rumah layak huni.
“Kita butuh gerakan bersama. Pemerintah siap membuka ruang seluas-luasnya, dan kami harap pelaku usaha hadir menjawab kebutuhan rakyat akan rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Adv/Diskominfokaltim)
Editor : Emmi