SAMARINDA : Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022 pada Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Selasa (28/3/2023).
LKPJ tersebut disusun berdasarkan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022.
“Saya menyampaikan realisasi capaian kinerja pemerintah provinsi yang memuat tujuan dan sasaran strategis pembangunan tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemprov Kaltim,” ungkap Hadi Mulyadi.
Ia mengungkapkan Pemprov Kaltim menerima penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik se-Kalimantan. Selanjutnya, penghargaan terbaik ketiga Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan kategori Urusan Ketenagakerjaan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
“Kaltim juga mendapatkan juara I tingkat nasional Lomba Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tahun 2022 kategori Pengelolaan Program Tingkat Provinsi. Kemudian Pemerintah Provinsi dengan Implementasi QRIS terbaik di Wilayah Kalimantan, sejumlah penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas hasil kerja Pemerintahan Provinsi Kaltim pada 2022,” ujar Hadi Mulyadi.
Ia menjelaskan, Kaltim dinilai sudah cukup baik dalam mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing. Hal ini, menurut Hadi dibuktikan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan target kinerja sebesar 77,25 persen dengan realisasi kinerja sebesar 77,44 persen atau capaian kinerja sebesar 100,25 persen.
“Ini menunjukkan kinerja pemerintah yang baik. Beberapa penghargaan sebagai pacuan kinerja pemerintah provinsi agar berbuat lebih baik lagi di tahun- tahun berikutnya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2022 DPRD Kaltim Sutomo Jabir menanggapi hasil LKPJ yang disampaikan Pemprov Kaltim tersebut secara garis besar telah menunjukkan kinerja yang baik. Menurutnya hal ini dibuktikan dengan IPM yang meningkat dan juga meraih prestasi baik di tingkat regional maupun tingkat nasional.
“Kita patut apresiasi kinerja Pemprov Kaltim dengan menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup baik dan juga beberapa prestasi yang sudah disebutkan Wagub,” ucap Sutomo.
Menurut politisi PKB ini, penyampaian LKPJ Gubernur harus ditinjau kembali dan dievaluasi untuk memastikan hal berkaitan dengan LKPJ. Ia mambahkan, ada beberapa hal yang mesti dievaluasi, termasuk yang berkaitan dengan penekanan angka kemiskinan, infrastruktur jalan, dan pendidikan yang belum merata.
“Secara umum kinerja pemprov sudah bagus, namun memang perlu dievaluasi,” terangnya.