SAMARINDA: Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menyebut hasil reses masa persidangan III memperlihatkan keluhan warga Samarinda masih terpusat pada perbaikan infrastruktur permukiman dan akses air bersih.
Aspirasi tersebut dihimpun melalui pertemuan langsung per daerah pemilihan (dapil) dan disampaikan dalam rapat paripurna internal DPRD Samarinda, Rabu 10 Desember 2025.
Arif mengatakan penyampaian hasil reses dilakukan per dapil, dengan rangkuman usulan sebagai dasar penyusunan prioritas anggaran tahun berikutnya.
Ia berasal dari Dapil Sungai Kunjang yang diisi tujuh anggota DPRD.
Dari pertemuan dengan warga, sejumlah masalah berulang disampaikan terutama pada aspek kebutuhan dasar.
Menurut Arif, aspirasi paling umum berkaitan dengan peningkatan infrastruktur lingkungan, mulai dari jalan gang yang belum disemenisasi hingga ketiadaan parit di sejumlah kawasan.
Kondisi tersebut menyebabkan genangan air dan banjir kecil saat hujan karena tidak ada saluran pembuangan.
“Yang paling umum itu semenisasi gang, parit yang belum dibangun, dan banjir di beberapa titik,” katanya.
Parit belum tersedia di beberapa kawasan pemukiman baru, sehingga warga meminta pembangunan drainase menjadi prioritas.
Selain infrastruktur permukiman, keluhan mengenai distribusi air PDAM juga banyak disampaikan.
Arif menjelaskan, kapasitas pipa tidak bertambah meski permukiman berkembang pesat.
“Saat pemukiman banyak, debit air menurun karena pipa tetap. Warga akhirnya saling sedot pakai alkon,” ungkapnya.
Warga mengusulkan penambahan pipa sekunder untuk menjaga distribusi air yang stabil, terutama bagi kawasan di elevasi tinggi.
Beberapa titik menuju fasilitas publik dan tempat ibadah disebut masih minim lampu jalan.
Selain mendukung aktivitas warga pada malam hari, penerangan dianggap penting untuk keamanan lingkungan.
Arif menyebut penerangan jalan muncul sebagai aspirasi di banyak titik, meski kawasan Samarinda tidak termasuk kategori daerah rawan kejahatan jalanan.
Arif mengatakan seluruh hasil reses akan disahkan sebagai dokumen resmi DPRD sebelum disampaikan kepada pimpinan untuk diteruskan kepada Wali Kota dan tim anggaran eksekutif.
“Hasil reses ini jadi panduan penyusunan anggaran ke depan, apa yang dibutuhkan warga ada di situ,” ujarnya.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar pembahasan antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan prioritas kerja pemerintah daerah.
Dalam pertemuan reses, ia juga menyampaikan kondisi keuangan daerah yang mengalami efisiensi akibat penyesuaian anggaran di tingkat pusat.
“Ekspektasi masyarakat tinggi, tapi kita harus fair dengan kondisi keuangan daerah. Kalau ada yang tertunda mohon dipahami,” katanya.
Ia berharap pemerintah kota tetap memprioritaskan kebutuhan dasar warga, terutama infrastruktur lingkungan, layanan kesehatan, dan jaringan air bersih.
“Pemkot harus memperhatikan usulan dari warga melalui anggota dewan, terutama untuk infrastruktur dasar dan kebutuhan mendesak,” tutup Arif.
